Materi Kartu Prakerja Panen Kritik, Ekonom Sebut Pekerja Korban PHK Lebih Butuh BLT

Program anyar pemerintah Kartu Prakerja untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat dampak pandemi corona, menuai kritik dan kecaman. Netizen merasa program ini dangkal dan tidak tepat sasaran. Materi yang disediakan tidak lebih baik dari materi-materi gratis yang tersedia di YouTube. Padahal, untuk mendapatkan pelatihan ini peserta dikenai biaya Rp150 ribu-Rp1 juta.

Ada pelatihan bedah CV bertarif Rp200 ribu, pelatihan teknik melayani untuk para sopir ojek online bertarif Rp200 ribu, atau pelatihan fotografi ponsel untuk berdagang online bertarif Rp1 juta. Berbagai pelatihan ini dirasa mubazir, tak memberi nilai tambah lebih bagi individu untuk memasuki kembali pasar kerja, serta justru tidak memanfaatkan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) maupun Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah bekerja sama dengan pemerintah di berbagai daerah.

Pengamat pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Analysis (Cerdas) Indra Charismiadji turut mengeluhkan rendahnya kualitas materi Kartu Prakerja. Dia prihatin mengapa konten-konten yang lazimnya bisa didapat gratis bermodalkan niat, malah dijual kepada masyarakat.

"Materi soal membuat CV, misalnya, di YouTube bisa ditonton gratis. Materi seperti itu sudah ada," kata pengamat pendidikan Indra Charismiadji kepada Jawa Pos. "Saat ini konten tidak lagi penting karena konten mudah didapat di internet. Pelatihan yang diperlukan itu bagaimana masyarakat bisa berinovasi, menciptakan karya. Seharusnya pelatihan yang diberikan relevan dengan kebutuhan saat ini," tambahnya dilansir Republika.

Saking bermasalahnya, sampai ada petisi di platform change.org, menuntut pemerintah mengembalikan Rp1 juta yang terserap dari peserta untuk membayar ongkos pelatihan Kartu Prakerja. Petisi tersebut sudah diteken lebih dari 2.200 orang hingga Senin (20/4).

Berdasar data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020, nyaris dua juta orang di Indonesia kehilangan pekerjaan maupun "dirumahkan" akibat pandemi. Meski begitu, tidak semua orang yang tertarik bisa ikut program kartu prakerja. Ada tesnya terlebih dulu lewat situs prakerja.go.id. Kalau ikutan tes, Anda akan menemukan pertanyaan semacam ini:

Bagi yang lulus, baru mereka terdaftar sebagai anggota program. Keuntungannya? Mendapat insentif Rp3,55 juta per orang dengan rincian: Rp1 juta untuk biaya pelatihan, Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan untuk insentif jadi peserta, lalu Rp150 ribu insentif lagi atas nama survei kebekerjaan.

Atas semua iming-iming insentif dan pendaftaran gratis, Kartu Prakerja laris manis saat gelombang pertama dibuka 11-16 April. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengaku gelombang pendaftaran pertama menembus 5.965.048 akun pendaftar. Program ini didanai pemerintah hingga Rp20 triliun, dan gelombang kedua berlangsung pada 20-23 April.

VICE menghubungi ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, untuk menilai efektivitas mengenai produk pemerintah terbaru ini. Saran Bhima jelas, mendingan programnya berhenti dulu deh.

"Sebaiknya di-stop di gelombang satu dulu karena sudah terlanjur berjalan. Untuk gelombang berikutnya harus dirombak total konsepnya karena sama sekali tidak menyelesaikan permasalahan mendesak dari korban PHK untuk memenuhi kebuuthan hidupnya," ujar Bhima kepada VICE.

Dari sudut pandang ekonom, pemerintah seharusnya mengubah konsep kartu prakerja jadi sepenuhnya Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kenapa bukan pelatihan? Karena kebutuhan korban PHK itu berbeda-beda. "Ada yang untuk sembako, ada yang mencicil hutang. Lagian, tidak ada jaminan peserta yang udah ikut program bisa diserap industri. Coba ditanya, industri mana yang siap menyerap 5,6 juta peserta Kartu PraKerja?" tambah Bhima.

Bener juga sih. Kenapa harus ada "pelatihan wawancara kerja" di saat pandemi kayak begini? Emang ada yang mau buka lowongannya?

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Direktur Komunikasi Program Kartu Pra Kerja Panji Winanteya Ruky menilai kartu prakerja hanya suplemen dari BLT ataupun bantuan sosial lainnya. Untuk bansos sendiri, pemerintah sudah menganggarkan Rp100 triliun buat masyarakat yang kondisi ekonominya terdampak pandemi corona. "Fokus program [Prakerja] adalah memberikan kesempatan pada peserta mendapatkan keterampilan dan memberikan bantuan insentif untuk meringankan biaya hidup atau bisa sebagai modal usaha baru, bukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan," kata Panji saat diwawancarai BBC Indonesia.

Adapun perwakilan serikat buruh mendesak pemerintah merealokasi anggaran Rp20 triliun dari kartu prakerja ke sektor bansos saja. "Rakyat butuh pangan, biaya kehidupan sehari-hari. Bukan cara membuat CV, latihan," kata Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Nining Elitos.

Untunglah buat yang enggak lolos, banyak pihak coba memberi alternatif lain. Sudah ada YouTuber yang bikin thread di Twitter untuk menandingi materi Kartu Prakerja. Meski tidak bisa ngasih insentif, tapi minimal berbagai pelatihan ini gratis:

Merespons berbagai kritikan masyarakat, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menjawab santai. Buat para haters nih, Airlangga bilang kalau emang enggak butuh prakerja, ya nggak usah daftar. Gitu aja kok repot.

"Pemerintah sudah punya program [sembako]. Jadi, kalau yang butuh sembako ikut program saja enggak usah ikut mendaftar [program Kartu Prakerja]," kata Airlangga kepada Detik.

Selain konten dan timing, masalah juga ditemukan pada tahap awal pembentukan program. Peneliti Ravio Patra lewat akun twitter-nya mendapati bila proses penunjukkan mitra program penuh kejanggalan. Dalam akun Twitter pribadinya, ia menjelaskan bahwa penunjukkan delapan mitra program (Ruangguru, Tokopedia, dll) pada akhir 2019 tidak punya landasan mekanisme yang jelas.

Soalnya, kriteria menjadi mitra prakerja baru diundangkan oleh Perpres 36/2020 pada 28 Februari 2020 dan Permenko Perekonomian 3/2020 pada 27 Maret 2020. Jadi, delapan mitra yang dipilih akhir tahun lalu ini bisa dipertanyakan: dipilih siapa dan bagaimana.

"Akhirnya, persoalan ini bisa jadi mengindikasikan maladministrasi mendasar dalam pengelolaan program prakerja. Platform digital yang sudah terpilih patut dicurigai menerima unfair advantage via seleksi yang tidak jelas mekanisme pelaksanaannya dan tidak diumumkan terbuka ke publik," cuit Ravio.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) turut merasakan kejanggalan dari penunjukkan mitra tersebut. Asosiasi pengusaha ini meminta Badan Pemeriksa Keuangan terlibat mengkaji mekanisme anggaran dan penunjukkan start-up yang terpilih memberi pelatihan. "Jangan sampai ada yang memanfaatkan dana untuk mengambil keuntungan sendiri atau kelompok," kata Wakil Ketua Umum Hipmi Anggawira lewat keterangan tertulis.

Mengingat kualitas materi pelatihan Kartu Prakerja tidak terlalu menjanjikan, opsi belajar materi serupa lewat YouTube jadi lebih masuk akal. Pelatihan dari platform video paling populer itu udah terbukti bisa bikin orang produksi Alat Pelindung Diri (APD) sendiri sampai mencuri rumah kosong.