Myanmar Membangun Pangkalan Militer Di Bekas Desa Rohingya yang Mereka Hancurkan

Artikel ini pertama kali tayang di VICE News.

Militer Myanmar tengah membangun pangkalan militer di kawasan bekas desa yang pernah didiami etnis Rohingya korban persekusi. Demikian laporan terbaru Amnesty International berdasarkan bukti citra satelit yang diumumkan Senin (12/3) kemarin.

LSM hak asasi manusia asal London tersebut mengatakan citra satelit menunjukkan otoritas Myanmar tengah giat membangun kawasan bekas desa-desa Rohingya, yang pernah ditinggali oleh lebih 700.000 etnis muslim minoritas. Kini, penduduk kampung-kampung tersebut mengungsi ke Bangladesh menyusul operasi militer yang dilakukan Myanmar.

Setidaknya, ada tiga pangkalan militer baru yang tengah didirikan di lahan yang ditinggalkan oleh etnis Rohingya. Tak hanya itu, beberapa perumahan dan jalan baru juga ikut dibangun, ujar Amnesty Internasional.

“Apa yang kita saksikan di provinsi Rakhine adalah penyerobotan lahan oleh militer Myanmar dengan skala yang amat besar,” ungkap Tirana Hassan, Direktur Penanganan Krisis, Amnesty International.

“Pangkalan militer tengah didirikan di daerah ini untuk menampung pasukan militer yang pernah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Rohingya.

Amnesty International mengungkapkan bahwa pembangunan ulang bekas kampung Rohingya di daerah terpencil, provinsi Rakhine, bertujuan agar militer Myanmar bisa menempatkan lebih banyak personel dan membawa penduduk non-Rohingya ke kawasan tersebut sehingga lanskap daerah tersebut berubah. Proses pembangunan ulang bisa mengurungkan niat pengungsi Rohingnya kembali ke kampung halamannya, seperti yang termaktub dalam kesepakatan repatriasi yang diteken di Bangladesh bulan November silam.

“Etnis Rohingya yang kabur menyalamatkan diri dari kekejaman militer Myanmar kemungkinan besar tak melihat prospek kembali ke desa halaman dan tinggal dekat dengan militer Myanmar sebagai sesuatu yang kondusif bagi kehidupan yang aman,” jelas Amensty International dalam penyataannya.

Lebih dari 350 desa Rohingya di provinsi Rakhine dibakar sejak operasi militer, yang dilancarkan sebagai balasan atas serangan pemberontak Rohingya, dimulai 25 Agustus silam.

Menurut Amnesty International, dalam satu kasus, sebuah desa Rohingya yang tak terkena target operasi militer harus digusur demi kepentingan pembangunan pangkalan militer baru. Setidaknya empat mesjid yang selamat dari pembakaran oleh aparat Myanmar disinyalir dibongkar paksa.

Otoritas Myanmar menampik tuduhan Amnesty Internasional tersebut. Sebaliknya, mereka mengatakan bahwa bekas desa Rohingya itu dibuldoser untuk menyiapkan lahan bagi rumah baru untuk pengungsi Rohingya yang kembali pulang.

Pekan ini, utusan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa membeberkan bahwa praktek pembersihan etnis Rohingya lewat tindakan sistematis militer yang menebarkan teror dan menyebabkan kelaparan di kalangan etnis Rohingya, setelah bertatap muka dengan pengungsi Rohingya yang baru saja sampai di kamp penampungan pengungsi di Bangladesh.

Rabu pekan lalu, Ketua Dewan Hak Asasi Manusia PBB mencurigai Myanmar telah melakukan “praktek genosida” terhadap etnis Rohingya dan pembuldoseran kuburan massal yang mereka lakukan membuktikan telah terjadi, “usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak berwenang Myanmar untuk menghancurkan bukti kejahatan, termasuk kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan.”