Marak Praktik Joki Kartu Prakerja Akibat Minimnya Kesadaran Proteksi Data Pribadi

Program Kartu prakerja kini bernasib sama seperti proses seleksi calon pegawai negeri sipil dan ujian masuk perguruan tinggi: muncul pihak mengaku bisa jadi “joki” buat membantu meloloskan orang yang bersedia membayar jasa mereka. Salah satu puncak gunung es dari fenomena itu adalah grup Facebook bernama 'Joki Pendaftaran Kartu Prakerja', dengan lebih dari 28 ribu akun tergabung di dalamnya. 

Kumparan menjadi salah satu media yang aktif menelusuri aktivitas jasa-jasa joki kartu prakerja tersebut, dalam momen pendaftaran peserta kartu prakerja gelombang ke-13, pada 4 Maret 2021. Dari catatan Kumparan, dalam grup itu tertulis tawaran macam ini, "Siapa yang mau dijokiin Pra Kerjanya silahkan chat wa 0822715xxx."

Modus perjokiannya seperti ini: pendaftar perlu memberikan KTP dan KK sebagai syarat pendaftaran Kartu Prakerja. Joki tidak menjamin pendaftar pasti lolos, dan baru meminta komisi jika pendaftar resmi diterima. Meski begitu, perlu dicatat bahwa data pribadi milik pendaftar terlanjur berpindah tangan ke sang joki. 

Menurut Roberdy Giobriandi, pekerja lepas asal Jakarta yang pernah beberapa kali mendaftar program ini, sistem seleksi di situs prakerja.go.id turut membuka celah adanya praktik perjokian.

“Tidak ada sistem untuk otentikasi identitas pengguna, sehingga wajar muncul banyak joki yang memanfaatkan kesempatan,” ujar Giobrandi saat dihubungi VICE.

Manajemen pelaksana (PMO) Kartu Prakerja menyadari maraknya jasa joki yang muncul di berbagai media sosial selama beberapa bulan terakhir. Mereka mengaku telah menindaklanjuti praktik joki yang seringkali berujung pada penipuan calon peserta. Saat dikonfirmasi VOI, Head of Legal PMO Kartu Prakerja, Gabriel Mukuan, mengarahkan masyarakat yang merasa tertipu agar tak ragu melapor ke kepolisian. 

"Dalam hal terjadi kerugian, itu yang menerima kerugian adalah peserta dan mereka bisa melaporkan langsung ke polisi atau bisa juga menyampaikan ke kami dan akan kami lanjutkan dengan pelaporan," ucap Gabriel. 

Terkait otentifikasi identitas calon peserta saat seleksi, manajemen pelaksana situs prakerja mengaku berpegang pada data dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Verifikasinya berdasar Nomor Induk Kependudukan (NIK), diperkuat data Kartu keluarga (KK), serta foto KTP. Calon peserta akan menerima kode OTP ke nomor ponsel yang didaftarkan di situs.

Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan data ke kementerian lain untuk melihat apakah si pendaftar masih menempuh pendidikan formal, atau sempat menerima paket bantuan sosial jenis lainnya. Semua proses verifikasi itu, seperti diklaim PMO, dilakukan sistem terkomputerisasi sehingga menihilkan peran manusia.

Louisa Tuhatu selaku Head of Communication PMO Kartu Prakerja, menegaskan sistem verifikasi NIK di situs prakerja.go.id cukup akurat. "Apabila sistem mendeteksi kondisi ini maka NIK si pendaftar secara otomatis terblokir," ujarnya.

Sedikit pengingat bagi pembaca, kartu prakerja merupakan program pemerintah merespons perekonomian yang limbung akibat pandemi Covid-19 tahun lalu. Demi mengatasi potensi naiknya angka pengangguran, pemerintah menggelontorkan insentif berbentuk pelatihan online ini.

Jika diterima, setiap peserta akan mendapat bantuan total Rp3,55 juta, meski tak semuanya berupa uang tunai. Iming-iming utama program ini adalah berbagai pelatihan skill baru yang dapat diperoleh para peserta lewat kursus daring. Uang tunai murni yang diterima adalah Rp2,4 juta, diberikan selama empat bulan berturut-turut dengan nominal Rp600 ribu per termin.

Pada awal peluncurannya, program kartu prakerja segera menuai kontroversi. Pasalnya, ada keterlibatan startup milik staf khusus presiden Joko Widodo dalam program itu, sehingga muncul tudingan konflik kepentingan. CEO Ruangguru Adamas Belva Devara, yang paling banyak dikritik, akhirnya mundur dari posisi stafsus presiden, untuk menepis dugaan negatif.

Meski sempat diwarnai kontroversi, bahkan penghentian sementara untuk mengkaji efektivitasnya, hingga Maret 2021 program kartu prakerja terus berjalan, disokong Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sejak tahun lalu, sebanyak 43,8 juta penduduk Indonesia yang sudah berusia 18 ke atas mencoba mendaftar program ini, hanya 5,5 juta orang berhasil diterima menjadi peserta.

Maraknya perjokian kartu prakerja, alhasil, dipengaruhi timpangnya rasio pendaftar dengan jumlah yang diterima. Meski begitu, adanya kesediaan sebagian calon peserta membayar joki juga dipicu minimnya kesadaran soal perlindungan data pribadi.

Mardhani Riasetiawan, pakar data dari Ilmu Komputer UGM, menegaskan ada juga aspek kelengahan dari korban yang terbujuk iming-iming joki. Sebab metode perjokian kartu prakerja yang marak saat ini hanya bisa dilakukan bila calon peserta bersedia membagikan data NIK-nya pada orang asing di Internet.

“Data pribadi seperti KTP atau NIK dan perlengkapannya seharusnya menjadi data pribadi yang tidak mudah untuk dibagikan dan diberikan ke orang lain,” ujarnya saat diwawancarai Kumparan.

Selain perjokian, muncul juga berbagai situs abal-abal mengatasnamakan program Kartu Prakerja. PMO mengaku sudah melapor kepada Bareskrim Polri dan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera memblokir situs-situs tersebut.

Dalam gelombang ke-13 ini, pemerintah hanya membuka kuota sebanyak 600 ribu peserta, dengan total anggaran Rp10 triliun. Pendaftaran ditutup jika kuota tercapai. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers, menetapkan target jumlah peserta program kartu prakerja sepanjang triwulan pertama 2021 bisa mencapai 2,7 juta orang.

Louisa Tuhatu, saat diwawancarai terpisah oleh Liputan 6, meminta masyarakat tidak terbujuk iming-iming bisa lolos seleksi kartu prakerja dengan bantuan joki. “Masyarakat harap berhati-hati dan tidak tergoda dengan janji-janji para joki ini," tandasnya.