Geliat Warga Gigih Menolak Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning Semarang

Siang itu, di dalam kelas, Suwandi membahas soal keamanan kerja, materi yang telah sering diulang-ulang sepanjang sejarah berjalannya program Resos, sebutan singkat program resosialisasi. Suwandi mengungkit soal pentingnya mendata diri ke pengurus dan memastikan para anak asuh—sebutan untuk para pekerja seks—melayani tamu hanya di dalam kompleks lokalisasi. Jika di luar, berbahaya buat mereka.

Selain itu, Suwandi juga mengingatkan -entah untuk ke berapa ratus atau ribu kali sepanjang 30 tahun ia menjadi ketua Resos- agar para anak asuh segera bersiap diri keluar dari dunia prostitusi. Terlebih sekarang pemerintah pusat lewat Kementerian Sosial punya program Indonesia bersih lokalisasi 2019.

Suwandi, meski setuju para pekerja seks punya pekerjaan yang lebih layak di luar prostitusi, tak sepakat jika lokalisasi ditutup begitu saja tanpa perencanaan dan dialog apapun dengan warga yang terdampak. Oleh sebab itu, kepada 50-an anak asuh yang menghadiri kelas siang itu, Suwandi mendorong mereka untuk menolak rencnana pemerintan menutup Sunan Kuning.

"Apakah kalian rela SK (Sunan Kuning) ditutup," tanya Suwandi di depan kelas. "Tidaaaak…" para anak asuh kompak menjawab bak paduan suara.

Di luar kelas, Suwandi menjelaskan bahwa baik warga di area lokalisasi dan juga para pekerja seks percaya pada program pengentasan prostitusi Resos. Akan bahaya dampaknya bagi para pekerja seks dan warga jika upaya swadaya warga ini terputus begitu saja oleh program yang dirancang pemerintah pusat.

“Kami punya target pengentasan prostisusi selesai akhir tahun 2019. Tapi kini muncul kabar penutupan. Saya minta (pemerintah pusat) jangan potong kompas. Seharusnya kita bersama-sama membina anak asuh dan mucikari untuk alih profesi,” katanya.

Salah satu pekerja seks yang merasa terbantu oleh program Resos adalah Anik, 28 tahun. Sudah 10 tahun ia bekerja di Sunan Kuning dan ia sudah hakulyakin tahun ini ia akan keluar dari sana. Tekadnya berhenti didorong bukan Hanya oleh keyakinan kuat, tapi juga modal finansial yang cukup. Resos, yang mewajibkan semua anak asuh termasuk Anik untuk menabung Rp500 ribu saban pekan, kini punya tabungan yang cukup untuk memulai usaha.

"Saya berencana mau buka toko sembako di rumah," kata Anik Tanpa merinci berapa modal yang terkumpul sejauh ini.

Tonton dokumenter VICE mengenai tradisi balapan sambil mabuk di Amerika Latin:

Tentu tak semua punya rencana sepasti Anik. Banyak di antara para pekerja seks belum menyusun rencana berhenti dalam waktu dekat karena beragam alasan. Jikapun Sunan Kuning mendadak ditutup, tak berarti mereka serta-merta keluar dari prostitusi sebab belum punya pekerjaan lain yang bisa dijadikan pegangan.

Rina, misalnya, belum bisa begitu saja keluar dari prostitusi karena punya utang besar peninggalan mantan suami. Ia tak bisa membayar karena aset tanah yang ia miliki terlanjur digadai mantan suami. Rina menanggung utang sebesar Rp60 juta yang sudah diangsurnya selama tiga tahun belakangan.

"Kalau utang sudah lunas saya mau pulang. Mau membangun rumah di atas tanah sendiri dan jualan makanan ringan. Mungkin alih profesi setelah punya modal untuk usaha di rumah," katanya.

Rahma, 34 tahun, asal Bandungan, juga cemas mendengar rencana penutupan lokalisasi Sunan Kuning. Jika ia kehilangan pekerjaan, targetnya memiliki hunian sendiri bisa meleset.

"Kalau SK tutup, saya kerja di mana? Apalagi sekarang jadi single parent dan tulang punggung keluarga," katanya. Ia bukannya tak mau cari pekerjaan lain, tapi prioritasnya saat ini adalah beli rumah dan cara yang paling memungkinkan saat ini adalah bertahan dengan pekerjaan jadi pekerja seks.

Wujud Sunan Kuning tak ubahnya kompleks perumahan warga. Para pekerja seks mangkal menunggu pelanggan dengan mejeng di wisma-wisma. Di sanalah transaksi seksual berlangsung. Jika tamu tertarik dan tak keberatan soal harga, mereka bisa segera ngamar dengan perempuan manapun yang mereka suka.

Geliat lokalisasi Sunan Kuning sudah berlangsung sejak 1960-an. Pemerintahan di era itu bermaksud melokalisir prostitusi di Semarang yang sebelumnya tersebar di banyak titik. Sejak itu, Sunan Kuning tak pernah berhenti berdenyut.

Sejak itu pula program resosialisasi dijalankan. Tapi, menurut Suwandi, baru belakangan ini pengurus punya visi dan misi yang lebih jelas. Di Sunan Kuning, Resos jadi semacam program induk yang memayungi semua program perlindungan pekerja seks. Resos bahkan membawahi program dari pemerintah kota (pemkot) seperti pemeriksaan kesehatan rutin yang dijalankan Dinas Kesehatan dan program pelatihan mingguan yang digarap Dinas Sosial.

Resos memberikan semua anak asuh memegang kartu anggota. Dalam data Resos saat ini, pekerja seks di Sunan Kuning jumlahnya 486 sementara mucikari 87. Jumlah ini, menurut Suwandi, sudah lebih sedikit 2/3 jika dibandingkan data empat tahun lalu.

Para pemegang kartu, yang sudah pasti adalah anggota Resos, punya hak dan kewajiban. Para pekerja seks berhak ikut program kesehatan, keamanan, dan pengentasan berupa pelatihan yang digelar Resos. Selain itu mereka juga punya privilese kebal terhadap semua razia yang digelar aparat, baik Satpol-PP maupun kepolisian. Berbeda dengan nasib pekerja seks dan mucikari lepasan (freelance) yang berisiko digaruk aparat tiap ada pemeriksaan.

Sebaliknya, setiap pekerja seks sehari-hari wajiib menyetor data jumlah tamu yang telah dilayani kepada pengurus Resos, jika tidak mereka harus bayar denda Rp 200 ribu. Mereka juga wajib buka tabungan sebagaimana Anik, dan saban pekan setiap anak asuh Resos harus ikut kelas pembinaan serupa sekolah mulai pukul 10.00-12.00. Sampai tiga kali bolos, mereka akan dikeluarkan dari keanggotaan dan kartu anggota dicabut.

Ari Kristyadi, ketua Lentera Asa, LSM yang fokus pada isu kesehatan reproduksi mengatakan pencapaian organisasi warga memastikan prostitusi di Sunan Kuning berlangsung aman dan minim penularan penyakit menular seksual bisa buyar jika lokalisasi dibubarkan begitu saja. “Yang terjadi saat ini, pemerintah melontarkan wacana penutupan tanpa kajian yang jelas. Soal kesehatan reproduksi juga tak ada pembahasan. Mau jadi apa Kota Semarang?” kata Ari yang sudah mendampingi pekerja seks Sunan Kuning selama 18 tahun.

Wacana penutupan lokalisasi Sunan Kuning berembus sejak akhir era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan berlanjut di era Joko Widodo. Sejauh ini memang belum ada langkah fisik yang dilakukan pemerintah kota maupun provinsi untuk menutup Sunan Kuning, tak seperti Kalijodo yang langsung ludes dibuldoser pemerintah provinsi DKI Jakarta atau Dolly yang bubar di masa pemerintahan Wali Kota Tri Rismaharini.

Tapi tanda-tanda itu sudah ada. Dinas Sosial misalnya, sudah terasa menarik diri dari program-program Resos. Suwandi berharap nanti pemerintah tidak langsung saja main membubarkan, tapi menyelaraskan dulu dengan upaya-upaya swadaya yang telah berlangsung di Sunan Kuning. "Program pengentasan anak asuh ini jadi pembeda Sunan Kuning dengan lokalisasi legal lain yang sudah tutup," kata Suwandi. "Untuk itu, kami ajak pemerintah membina sampai mereka alih profesi. Bukan menutup langsung."