Satu Desa Kompak Golput di Pilkada Sultra, Gelombang Serupa Muncul di Mana-mana

Pemerintah tancap gas gelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 270 daerah hari ini, 9 Desember. Berbagai kampanye pentingnya menggunakan hak suara ditambah kemudahan akses memilih dihadirkan penyelenggara agar agenda politik berjalan, meski artinya harus bertaruh nyawa menjalin kontak dengan pasien Covid-19.

Melihat betapa keras kepalanya pemerintah membuat kerumunan meski corona sudah merenggut 18 ribu nyawa di seantero negeri, berbagai elemen masyarakat mengambil keputusan untuk menyuarakan golput. Tagar “pemulihan bukan pemilihan” menghiasi media sosial.

Pandemi jadi satu alasan terkuat mengapa kampanye golput hadir. Per 4 Desember, Laporcovid-19 merilis data dari 270 kabupaten/kota penyelenggara pilkada, kasus aktif Covid-19 telah mencapai angka 43.388 orang, padahal cakupan tes rendah. Empat besar wilayah adalah Kota Depok (2.407 kasus aktif), Solo (1.041), Wonosobo (1.439), dan Kotawaringin Barat (1.270).

Lalu, setidaknya ada 76 calon kepala daerah, terdiri dari  44 calon bupati dan 19 calon wakil bupati, 10 calon wali kota dan 2 calon wakil wali kota, plus 1 calon gubernur pernah dan sedang terinfeksi virus Corona. Empat di antaranya bahkan sudah meninggal dunia. 

Angka tersebut bertambah menjadi lima orang sebab hari ini (9/12), calon bupati Barru, Sulawesi Selatan Malkan Amin dilaporkan meninggal dunia karena Covid-19.

Organisasi pemerhati lingkungan Greenpeace Indonesia turut menyemarakkan pesta golput. Melalui akun resminya, Greenpeace Indonesia mengajak masyarakat tetap di rumah, santai-santai saja menikmati hari libur. Hal serupa dilakukan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional sebab pilkada disebut sebagai ajang pebisnis tambang dan energi kotor mencari jaminan politik untuk melanggengkan bisnis di daerah.

“Setelah ditelusuri, dari 270 wilayah yang menggelar pilkada serentak, terdapat 5.599 izin usaha pertambangan [IUP] yang tentu saja rentan dengan transaksi ijon politik, menggadaikan kekayaan alam untuk menanggulangi pembiayaan politik pilkada,” tulis Jatam dalam rilis resminya.

Di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, pada 2 Desember silam, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FFPI) Mamuju menggelar pawai menyuarakan golput pilkada. FPPI bersama Mahasiswa Peduli Ekonomi Kerakyatan (MAPER) dan Komunitas Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (KOMKAR) menyebut golput diperlukan sebab sistem perpolitikan Indonesia sudah bobrok. Sistem yang rusak mereka anggap tidak akan mengubah apa pun dan siapa pun yang terpilih.

“Oleh karena itu, kami akan tetap mengambil sikap kritis, terlepas dari siapa pun yang terpilih nantinya. Ini bukan soal ingin memboikot pemilu, tetapi cara menyadarkan oligarki bahwa menyuruh rakyat untuk berpartisipasi dalam sandiwara pemilu sama saja dengan melenggangkan pembodohan, merusak citra arti dari demokrasi, serta bertolak belakang dengan cita-cita membangun masyarakat yang makmur, adil, serta maji,” tulis rilis FPPI Mamuju.

Tapi tak ada alasan golput yang lebih sah daripada desa ini. Desa Matabondu, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), memperagakan mosi tidak percaya paling mantap dengan menyatakan akan golput satu desa. Warga desa milih ngembaliin aja kartu panggilan memilih, biasa disebut Surat C6, ke KPU Sulawesi Tenggara. Ini adalah protes mereka karena selama ini pembangunan Matabondu dianaktirikan.

Di antara contoh pengabaian itu. Kepala Desa Matabondu Ahmad menyebut desanya tidak pernah mendapatkan alokasi dana desa selama 15 tahun meski telah memiliki kode wilayah definitif berdasarkan Permendagri 18/2015.

Ahmad bahkan menyebut desanya sebenarnya memiliki anggaran, namun wujudnya enggak pernah sampai ke desa. “Selama ini kita memilih terus, tapi tidak ada perhatian dari pemerintah. Untuk itu, kami menyatakan tidak memilih. Dana bantuan selalu cair, tapi tidak pernah masuk ke Matabondu,” kata Ahmad dilansir Jubi.

Kejanggalan kedua, perangkat Desa Matabondu tidak memiliki TPS sendiri pada Pemilu 2020 dan diwajibkan menyeberang ke desa tetangga untuk mencoblos, padahal secara administratif berdiri sendiri. Hal ini membuat warga desa butuh kejelasan atas status dan hak-hak desa. 

Ketiga, meski KTP warga jelas-jelas tertulis “desa”, namun pada pemilihan tahun ini hanya berstatus “dusun”. Melihat aksi protes tersebut, Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir menyesalkan pilihan warga. “Kita hormati karena memilih itu adalah hak. Namun, kami tetap sampaikan agar warga bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah,” kata Natsir.

Meski belum kelihatan semua, gelombang golput menunjukkan hasil nyata. Di TPS tempat calon wali kota Medan Bobby Nasution nyoblos misalnya, menantu presiden tersebut harus mengakui kenyataan bahwa angka golongan putih tercatat mengungguli manusia yang memilihnya: 73 suara untuk Bobby, dan 190 suara untuk golput. Mayoritas warga perumahan Bobby barangkali menyepakati pesan pemulihan lebih penting daripada pemilihan.