Bos Facebook Singapura Ogah Ada Aturan Baru untuk Mencegah Persebaran Berita Hoaks

Alvin Tan sepertinya tak dapat memo dari atasannya. Beberapa jam setelah Mark Zuckerberg mengakui pada Rabu lalu (21/3) mengakui bahwa Facebook memerlukan serangkai peraturan baru, Kepala Kebijakan Publik Facebook cabang Asia mengatakan di depan para penyusun kebijakan bahwa aturan baru bukanlah cara yang ciamik untuk memerangi penyebaran berita abal-abal.

Ketidakkompakan petinggi Facebook di kawasan Pasifik adalah salah satu bagian dari upaya Facebook untuk mengatasi krisis yang sudah memangkas valuasi Facebook sampai ratusan juta dollar.

Pernyataan di atas disampaikan Tan di depan komite parlemen yang kamis lalu berembuk guna mencari cara efektif memerangi penyebaran hoaks.

Pemerintah Singapura sendiri menganggap fenomena merebaknya hoaks sebagai ancaman keamanan bagi negara singa putih. Di sisi lain, berbagai pakar mengatakan bahwa peraturan yang terlalu ketat bakal membatasi kebebasan berbicara. Singapura saat ini duduk di ranking 151 dari 180 negara dalam World Press Freedom Index, survei mengenai kebebasan informasi yang digalang oleh lembaga nirlaba Reporters Without Borders group.

“Kami tak percaya pemberlakuan aturan baru adalah pendekatan terbaik untuk memerangi penyebaran hoaks. Singapura sudah memiliki aturan dan regulasi terkait ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penyebaran berita palsu,” ujar Tan.

Sementara itu, di Amerika Serikat, atasan Tan, Mark Zuckerberg, tengah menjalani serangkaian sesi wawancara, meminta maaf lantaran Facebook dengan sengaja memberikan data penggunanya pada perusahaan seperti Cambridge Analytica. Saat ditanya apakah regulasi baru akan membantu Facebook, Zuckerberg mengatakan pada CNN:

“Sebenarnya, saya tak yakin jika Facebook harus diregulasi. Malah, saya pikir pertanyaan yang tepat ada “regulasi yang tepat itu seperti apa?’ daripada “apakah Facebook harus diregulasi?’”

Zuckerberg melangkah lebih jauh dan mengatakan bahwa dia bakal memastikan transparansi terkait iklan, apalagi menyangkut iklan politik yang belakangan ini menyeret Facebook ke dalam skandal. “Kalau anda melihat berapa regulasi yang diberlakukan pada iklan TV dan media cetak, anda akan bertanya kenapa peraturan pariwara di internet justru lebih sedikt.”

Pemerintah Singapura mengklaim Januari lalu bahwa mayoritas berita abal-abal yang dijumpai di platform seperti Facebook, Google dan Twitter berasal dari luar Singapura.

Cover image: Foto ini diambil pada 22 Maret 2018 dan menunjuukan beberapa apliasi seperti Facebook, Instagram, Whatsapp dan medos lainnya pada sebuah di Chennai. (ARUN SANKAR/AFP/Getty Images)