Cerita Pilu Dari Pusat Pelatihan Buruh Migran Filipina

Artikel ini pertama kali tayang di Broadly.

Begitulah persyaratan pekerja yang disertakan dalam salah satu dari sekian ribu lowongan kerja yang kerap ditemukan di Filipina. Lowongan ini mencari pembantu bagi keluarga di Hong Kong. Pembantu rumah tangga asal Filipina banyak diminati di luar negeri. Pasalnya, belakangan mencari pekerjaan di Filipina—di sektor apapun—kian sulit saja. Pembantu rumah tangga—posisi yang tak membutuhkan latar belakang pendidikan yang memadai, dipandang sebagai pekerjaan yang mudah didapatkan. Belum lagi, bayaran menjadi pembantu rumah tangga tergolong tinggi jika dipekerjakan di luar Filipina.

Berkat Technical Education and Skills Development Authority ( TESDA)—Lembaga Akreditasi pusat pelatihan kerja yang melakukan sertifikasi bagi para calon pembantu rumah tangga—jumlah perempuan Filipina yang bekerja di luar negeri meningkat pesat. Meski kebanyakan dari mereka bekerja di kawasan Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia, Hong Kong adalah tujuan populer yang ditempuh perempuan Filipina. Sampai Juli 2015, sekitar 165.000 dari seluruh muruh migran yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Hong Kong berasal dari Filipina (posisi kedua ditempati oleh buruh migran asal Indonesia).

Meski menawarkan masa depan yang cenderung lebih terang, kehidupan yang menyedihkan justru menunggu para asisten rumah tangga asal Filipina. Di Hong Kong, pembantu rumah tangga harus tinggal bersama majikan mereka, kadang dalam rumah yang sudah kadung sempit, agar bisa menerima visa. Mereka juga tak berhak menerima upah minimum yang harusnya diterima oleh pekerja domestik di Hng Kong. Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga asing juga bukan hal yang aneh: cerita-cerita horor tentang siksaan psikis dan fisik yang dialami para pembantu rumah tangga asal Filipina bertebaran. Seorang pembantu yang tak diberi makan dan harus siap bekerja selama 24 jam sehari adalah cerita lama. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat bicara dengan seorang pekerja domestik asal Filipina yang tiba-tiba kena pukul majikannya, seorang ibu rumah tangga, ketika sedang menyiapkan makan siang untuk sang majikan.

Filipina memiliki sekitar 2,4 juta buruh migran. Beberapa tahun terakhir, pemerintah Filipina mulai lebih tanggap dan peduli dengan keselamatan mereka. Sebuah beleid yang dibuat untuk melindungi pekerja domestik "dari penyelahgunaan wewenang, pelecehan, kekerasan, ekploitasi ekonomi dan paksaan untuk melakukan pekerjaan yang membahayakan fisik dan mental mereka" disahkan Mei 2013. Salah satu ketentuan yang tercakup dalam beleid itu adalah regulasi yang berlaku bagi agen tenaga kerja dan kewajiban buruh migran untuk mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh pusat pelatihan yang mendapatkan akreditasi dari TESDA.

Sebagian buruh migran asal Filipina kembali ke kampung halamannya tanpa membawa sepeserpun uang. Parahnya, mereka harus membayar berbagai macam tagihan mulai dari biaya masuk pusat pelatihan kerja hingga uang yang harus mereka bayar pada agen yang mengurusi kontrak kerja mereka, utang para pembantu rumah tangga asal Filipina sudah menggunung bahkan sebelum mereka mulai bekerja.

Tatkala saya menyambangi Overseas Academy—lokasi terletak di sebuah gedung yang biasa saja di salah satu perempatan Metro Manila di Makari City—Maret lalu, lusinan perempuan tengah berlatih melakukan berbagai pekerjaan rumah: merapikan tempat tidur, memasak makanan cina, menata meja makan dengan serbet yang dibentuk seperti angsa, merawat seekor anjing kencil dalam kandang hingga menjemur pakaian di atap rumah. Sekelompok perempuan lainnya tengah belajar di dalam kelas. Mata mereka terpaku pada apa yang tertulis di papan "Duvet—Crosswise, ¼ on spot, ¾ on top," serta beragam aturan lainnya tentang cara-cara menata tempat tidur dengan rapih.

Overseas Academy adalah balai pelatihan kerja yang telah mendapatkan Akreditasi TESDA. Mayoritas calon pembantu rumah tangga yang dididik di sini bakal dikirim ke Hong Kong. Mereka dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian nasional yang dilakukan dalam satu hari. Jika mereka lulus tes—materi yang dites adalah keterampilan melakukan pekerjaan domestik yang biasanya disebut sebagai "kecakapan Utama"—calon buruh migran ini bakal memperoleh Sertifikat Nasional. Seusai menyelesaikan pelatihan, mereka bisa membawa sertifikat mereka ke pemerintah Filipina dan agen tenaga kerja guna mendapatkan kontrak kerja di luar negeri dan memperoleh kasambahay: kata dalam bahasa Tagalog yang berarti "pekerjaan."

Esperanza Pascual, Presiden Overseas Academy, mengaku bahwa balai pelatihan yang dipimpinnya menerima 50 sampai 200 calon buruh migran dalam seminggu. Ongkos belajar di Overseas Academy terhitung mahal. Calon asisten rumah tangga harus merogoh kocek sebanyak $368 (sekitar Rp4,8 juta). Ini belum ditambah biaya ikut tes nasional sebesar $10 (sekitar Rp132 ribu)—total biaya yang mereka keluarkan jauh melampui rerata gaji bulanan Filipina yang tercatat sebesar $100 (sekitar Rp1,3 juta). Menurut data yang dipublikasikanoleh Otoritas Statistik Filipina, 26 persen populasi Filipina masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Pelatihan yang dijalani para siswa di Overseas Academy sangat keras. Meski website balai latihan itu menawarkan program yang berlangsung selama sekian ratus jam, pada prakteknya, kebanyakan siswa hanya berlatih selama tujuh hari saja—mulai dari pukul 5 pagi hingga pukul 7 malam. Jadwal latihan ini disusun demikian untuk membiasakan siswa balai pelatihan dengan jam kerja mereka di Hong Kong, ujar Pascual.

"Kami mengajarkan sikap ala majikan Cina: semuanya harus super bersih" terang Pascual. "Kami hanya boleh menyentuh tanpa meninggalkan kekacauan."

Ujian Nasional adalah tes yang sulit, ujar salah satu siswa. Kebanyakan dari mereka sangat bersemangat bekerja di luar negeri namun nyali mereka ciut menghadapi ujian nasional. Calon buruh migran yang tak lolos, menurut Pascual, memilih jalur singkat: mencari balai pelatihan ilegal yang tak terakreditasi TESDA tapi punya koneksi dengan agen tenaga kerja asing. Balai-balai pelatihan ini biasanya mematok uang pangkal rendah dan peserta bisa bekerja tanpa harus lulus Ujian Nasional.

Hutang kadang mulai menggunung ketika calon pembantu rumah tangga asing ini masuk balai latihan kerja. Menanggapi, hal ini Pascual mengatakan bahwa siswa Overseas Academy hanya diwajibkan membayar uang muka sebesar $100 (sekitar Rp1,3 juta). Sisanya bisa dicicil kemduian.

Tunggakan utang makin parah ketika agen tenaga kerja di Hong Kong mendapatkan kontrak kerja bagi seorang buruh migran. Menurut ketentuan, agen tenaga kerja hanya boleh menerima 10 persen dari gaji pertama seorang pekerja domestik setelah ditempat oleh sang agen. Tapi, pada kenyataannya, jarang ada agen yang mau mematuhi aturan ini. Di tahun 2015, 459 buruh migran perempuan mendatangi LSM Hong Kong Mission for Migran Workers guna meminta pertolongan dalam kasus potongan ilegal yang dikenakan oleh agen tenaga kerja. Masalahnya, menurut Cynthia Abdon-Tellez, general manager LSM tersebut, potongan ini kerap dibayar di muka dan di bawah tangan.

"Ini baru perempuan yang melaporkan kasus yang mereka alami," ujar Abdon-Tellez lewat sambungan telepon, mengindikasikan ada sekian banyak kasus serupa yang tak dilaporkan. "[Agen tenaga kerja] paham betul perempuan mana yang bisa mereka paksa membayar lebih karena mereka tahu antrian menjadi pembantu rumah tangga di Hong Kong itu panjang."

International Domestic Workers Federation dalam sebuah laporan yang dipublikasikan tahun lalu menemukan bahwa jumlah rata-rata uang yang harus dibayarkan calon pekerja domestik asal Filipina pada agen tenaga kerja sebelum mereka meninggalkan kampung halaman mereka bisa mencapai $1.500 (hampir Rp20 juta). Setiba di Hong Kong, para pembantu rumah tangga ini masih harus membayar agen tenaga kerja sejumlah uang yang tak sedikit. Kadang, mereka harus merelakan gaji mereka dipotong untuk membayar biaya itu.

"Bagi kebanyakan buruh migran perempuan, agen tenaga kerja adalah satu-satu orang yang mereka kenal ketika pertama kali sampai di Hong Kong. Tak aneh jika mereka tak berani membantah atau mengkritik para agen tenaga kerja," kata Lenlen Mesina, Direktur Eksekutif Enrich, sebuah lembaga sosial di Hong Kong.

Holly Carlos Allan, direktur HELP for Domestic Workers—sebuah organisasi yang memberikan bimbingan hukum secara cuma-cuma bagi para pekerja domestik di Hong Kong—mengatakan bahwa agen tenaga kerja tak meninggalkan jejak dokumen—entah itu kuitansi, surat utang atau sebagainya—saat para buruh migran melakukan pembayaran. Ini menyulitkan aparat menelusuri pelanggaran yang terjadi. Pun, mereka merancang cara pembayaran biaya ilegal tersebut dengan rapih. Para buruh migran perempuan diberikan kartu pembayaran dan diminta mentransfer dana tiap bulannya lewat kios 7-Eleven ke rekening sekelompok lintah darat yang sudah kongkalikong dengan para agen. Sistem pembayaran ini akhirnya bisa diungkap oleh Help for Domestic Workers.

"Sudah barang tentu, agen-agen itu tak mengeluarkan kuitansi pembayaran—jika kemudian terlacak oleh aparat, para lintah darat itu bisa dengan mudah bilang bahwa itu adalah angsuran utang pribadi para pekerja domestik, tak ada hubungannya dengan [agen tenaga kerja]," jelas Allan.

Menemukan angka pasti agen tenaga kerja di Hong Kong yang melakukan tindakan ilegal—dari mencatut gaji buruh domestik terlalu tinggi hingga bekerja sama dengan lintah darat—hampir mustahil dilakukan. Pihak kepolisian Hong Kong bahkan tak menyimpan data statistik terkait aktivitas ilegal yang terjadi di agen-agen tenaga kerja, ujar Cindy Lam, juru biara Divisi Humas Kepolisian Hong Kong yang saya hubungi lewat telepon.

Malah, lembaga bentukan pemerintah Hong Kong Employment Agencies Administration (EAA), yang bekerja di bawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja Hong Kong, ditugaskan untuk memastikan para agen tenaga kerja di Hong Kong patuh terhadap aturan yang berlaku. Allan mengatakan bahwa EAA seringnya malah gagal mencegah agen tenaga kerja memaksa buruh domestik asing membayar ongkos-ongkos ilegal karena kemampuan EAA memonitor dan melakukan penyelidikan sangatlah payah.

"Agen yang beroperasi secara ilegal dan membebankan ongkos penempatan yang kepalang tinggi sebenarnya sudah melanggar hukum. Mereka bisa dikenai hukuman sebesar HK$50.000. Dinas tenaga kerja tengah berusaha mati-matian untuk menegakkan aturan ini," keterangan ini tertera dalam email berisi pernyataan dari divisi humas dan informasi Dinas Tenaga Kerja Hong Kong. "setelah menerima laporan tentang pelanggaran yang dilakukan agen tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja akan segara melakuakan penyelidikan. Pengadu bisa membantu proses penyeldikan dan jika tuduhan terbukti, hukuman bisa dijatuhkan. Komisi Tenaga Kerja Hong Kong bisa mencabut izin usaha atau menolak memberikan perpanjangan izin usaha jika sebuah agen tenaga kerja terbukti bersalah."

"Menurut aku sih, Hong Kong itu tempatnya asik. Peraturan mengenai kontrak kerja bakal lebih mudah di Hong Kong dibanding di Timur Tengah," kata Sella. "Hong Kong bakal membawa perubahan besar dalam diriku."

Rekan Sella, Clarise Bayani, yang juga tengah menjalani pelatihan, berkata pada saya bahwa Hong Kong menawarkan penghidupan yang lebih baik dari pada Singapura, tempatnya bekerja sebelum ikut pelatihan. Saat masih bekerja di Singapura, Bayani hampir tak bisa membantu keluarganya di Bacolod City. "Aku ingin pergi ke Hong Kong karena aku ingin merasakan tradisi dan budaya Hong Kong serta gaji yang tinggi,' ujarnya.

Memang, di pusat-pusat pelatihan di di Manila, gambaran tentang Hong Kong bagus-bagus belaka. Meski begitu, beberapa siswa telah mendengar tentang kekerasan fisik dan psikologis yang terjadi pada buruh domestik di Hong Kong dan was-was pulang dengan tangan hampa.

"Ada pembantu asal Filipina yang mengalami kekerasan di Hong Kong? Entahlah, aku tak tahu," ujar Pascual. "Kami melatih [para siswa] untuk menghadapi bahaya seperti bekerja di ketinggian, seperti membersihkan jendela misalnya." (Tahun lalu, pemerintah Hong Kong mengesahkan beleid yang mengatur tentang pembersihan jendela yang berbahaya)

"Aku tak takut pergi meninggalkan keluarga—aku bakal banting tulang demi putraku. Usianya baru tiga tahun. Aku ingin memberikan masa depan yang lebih cerah bagi anakku dan membantu menyelesaikan masalah finansial yang dihadapi keluargaku," ujar Domelyn Orioque. Sebagai seorang ibu dan orang tua tunggal yang berencana merantau ke Hong Kong, Orioque berencana pergi dari Filipina setelah menamatkan pelatihan. Dia percaya bakal baik-baik saja di Hong Kong.

Maria Christal Naguna—senyumnya mengambang antara pelindung rambut dan kacamata hitam tebal—rehat sejenak dari segala tetek bengek mengurus rumah untuk menceritakan pengalamannya di Hong Kong. Naguna baru saja kembali ke Manila untuk mendapatkan Sertifikat Nasional setelah merantau jauh ke Kanada. Seperti Sella dan Bayani, Naguna sudah kadung merantau saat kewajiban ikut balai pelatihan belum diwajibkan.

Di Hong Kong, Naguna mentransfer separuh gajinya untuk mendapatkan kontrak kerja lokal—lima kali lipat dari jumlah yang tertera dalam peratuan yang berlaku. Kendati demikian, Naguna tak kapok. Dia berencana kembali ke Hong Kong.

"Aku merantau demi membantu keluarga," kata Naguna. "Semua ini kulakukan demi keluarga—aku ingin masa depan mereka cerah."