Bertanya Pada Pakar: Emang Pejabat di Indonesia Harus Senurut Itu Sama Partainya?

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memberikan beberapa wejangan tentang kewajiban seorang petugas partai, yang lantas viral di medsos. Kata politisi senior yang kini lagi menjabat sebagai Dewan Pengawas Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tersebut, petugas partai harus nurut sama partai. 

“Saya sampai, aduh bagaimana anak buah saya ini. Sebagai anggota partai ngerti apa tidak ya. Anggota partai, apalagi petugas partai, harus menurut apa yang ditugasi oleh partai kepada dia. Bukan lalu, ‘Saya ndak mau, ndak enak itu’. Yang suka saya lihat, enggan adalah kalau mereka ditugasi untuk turun ke bawah. Sepertinya duh, turun ke bawah, buang-buang waktu. Nah, tapi kalian petugas partai bukan?” kata Megawati dalam sambutan peresmian 25 kantor baru PDIP, Minggu (30/5) kemarin. 

Meski kalimat Bu Mega agak belibet dan muter-muter, tanggapan ini bisa dibilang cara doi menanggapi perbincangan publik soal gosip “pembangkangan” Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dituding PDIP terlalu ambisius jadi presiden. Inti cerita, pihak partai resah sama manuver Ganjar di media sosial yang dianggap terlalu mengesankan tujuannya jadi pemimpin negara pada 2024.

Sebagai “petugas partai”, Ganjar diharap tidak bertindak di luar arahan PDIP, terlebih penunjukkan posisi calon presiden adalah hak prerogatif ketua umum. Alhasil, Ganjar enggak diundang kala Puan Maharani bikin acara yang melibatkan seluruh pimpinan daerah dari PDIP.

Kalimat ruwet Bu Mega juga dimaknai banyak pihak sebagai ajang unjuk kekuatan secara halus. Bayangkan, dua petugas partainya kini menjabat sebagai presiden dan Ketua DPR RI. Dengan kekuatan eksekutif dan legislatif di tangan, kalau besok Bu Mega tiba-tiba mendorong adanya Undang-Undang melarang pacaran di Candi Borobudur, enggak ada yang bisa menghalangi.

Pertanyaan besarnya, apakah sistem politik di Indonesia emang membuat para petugas partai harus nurut sama partainya? Bukankah kekuasaan terbesar ada di presiden, mengingat sistem demokrasi kita bukan parlementer yang mengutamakan platform politik yang diusung partai?

VICE meminta penjelasan soal manuver Megawati ini ke Pengamat Politik Muhammad Qodari.

Qodari, yang juga Direktur Eksekutif dari Lembaga Survei Indo Barometer, mengatakan memaknai batasan ketaatan petugas kepada partai tentu berbeda-beda. Meski presiden adalah sosok dominan dalam kancah politik Indonesia, realitasnya visi RI-1 sulit terwujud tanpa stabilitas di DPR. Di wilayah parlemen itulah, partai berperan besar mengamankan lolosnya undang-undang atau mendukung perpres tertentu yang berpengaruh pada kebijakan. Selain itu, UU pemilu tegas menempatkan partai sebagai sosok pengusung capres dan cawapres. Karenanya, siapapun yang berambisi menggantikan Jokowi kelak, harus mendapat dukungan partai-partai besar di Tanah Air.

PDIP, menurut Qodari, bukan kasus khusus di Indonesia. Banyak partai punya dinamika serupa, bahkan bisa saja “petugas partai” yang membangkang menggugat pimpinannya, atau membentuk partai baru.

“Partai politik punya ciri khasnya masing-masing, istilahnya corporate culture. Kalau bicara aturan, saya kira secara umum udah jelas di UU. Apabila [arahan pimpinan partai dianggap] bermasalah, ya itu bisa dituntut [secara hukum] atau bisa diproses [secara internal]. Tapi, tiap partai punya variasi dan kekhasan masing-masing,” kata Qodari kepada VICE.

Berarti, apakah definisi dari “bermasalah” ini juga tergantung masing-masing partai? “Iya dong, tergantung masing-masing partai. Harus ada satu alam pikiran yang sama antara pimpinan partai dan kader. Kalau persepsinya berbeda, nanti akan mengalami konflik. Misalnya, seperti yang terjadi di Partai Demokrat [saat Moeldoko berusaha mengkudeta AHY] kemarin,” tambah Qodari.

Dalam konteks PDIP, Qodari mencontohkan dua ciri khas partai berlogo banteng tersebut. Pertama, partai ini terlanjur identik dengan Bung Karno dan keturunannya. Kedua, mempunyai basis massa kalangan nasionalis, biasanya kelas menengah ke bawah, bersuku Jawa, dan berdomisili dominan di Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat dan Jawa Timur.

“Bisa dibilang ini partai yang memiliki basis massa dengan kultur paling jelas dan besar di Indonesia. Nah, dalam konteks itu, maka terciptalah sebuah hubungan yang bersifat kepatuhan sebagai sebuah disiplin partai, bahwa partai lebih besar daripada orang per orang,” ujar Qodari.

“Makanya, saya kira muncul istilah petugas partai ya karena ini partai ideologi, maka pengurus adalah pelaksana ideologi yang dimiliki partai. Peran dari keturunan Bung Karno sangat besar sehingga ia jadi simbol dan pemersatu partai, maka petugas adalah perpanjangan tangan dari pimpinan partai.”