Kecewa, namun tidak kaget. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Banten merilis kenyataan bahwa telah muncul klaster baru penularan Covid-19 akibat rangkaian pilkada di tiga daerah Provinsi Banten, yakni Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang. Tim Satgas menyebut lonjakan kasus bukan cuma karena kerumunan saat pemungutan suara 9 Desember, namun juga dari kegiatan berkerumun saat deklarasi, pendaftaran, dan kampanye.
“Kabupaten Serang minggu ini zona merah, hal ini dampak dari dominasi kasus positif dari klaster pilkada. Di Tangsel dan Pandeglang juga. Tangsel kan masih zona merah, dan di Pandeglang dan Cilegon pun penilaian zona risiko angkanya lebih kecil dibanding minggu lalu,” kata Juru Bicara Tim Satgas COVID-19 Banten Ati Pramudji kepada CNN Indonesia, Selasa (15/12). Dampaknya terasa pada Senin (14/12) dengan pertambahan kasus positif signifikan, mencapai 182 orang hanya dalam sehari.
Videos by VICE
Kabar ini melengkapi kabar duka dari Banten setelah sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten Bambang Dwitoro meninggal dunia dalam keadaan positif Covid-19 pada 12 Desember. Meski Bambang dinyatakan positif pada 5 Desember, KPU menutupi informasi itu dari publik hingga 11 Desember atau sehari sebelum Bambang meninggal. Alasannya: KPU Tangsel takut partisipasi pemilih menurun drastis.
Klaster Covid-19 di pilkada Banten mestinya bisa diprediksi sejak September lalu mengingat Badan Pengawas Pemilu Banten mencatat lima bakal pasangan calon telah melanggar protokol kesehatan saat pendaftaran.
Reporter CNN Indonesia menyaksikan sendiri kerumunan di, salah satunya, posko pemenangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangsel nomor urut 3, Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan. Setelah mengetahui kemenangan versi hitung cepat, Pilar dilaporkan datang ke posko dengan arak-arakan simpatisan tanpa protokol kesehatan.
Pilkada serentak 9 Desember 2020 adalah blunder terbesar pemerintah selama penanganan pandemi corona. Jika sebelumnya pemerintah dikritik tidak tegas menentukan prioritas kebijakan pandemi, di kasus pilkada pemerintah justru jadi aktor yang memobilisasi kerumunan. Meskipun itu artinya harus mempertaruhkan nyawa petugas.
Tak sulit menemukan bukti pemerintah menghargai suksesi kekuasaan di atas nyawa. Sebanyak 1.172 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) didapati tetap bekerja meski positif corona. Lalu, per 6 Desember, data yang dikumpulkan LaporCovid-19 mencatat ada 76 calon kepala daerah terinfeksi virus corona, empat di antaranya meninggal dunia.
Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu mengatakan, pengamatan di lapangan menyebut kerumunan memang tidak terjadi di kawasan TPS, namun di luarnya. “Memang di luar wilayah KPU. Tapi, kan, kerumunan hadir karena ada TPS,” kata Yohan dilansir Tempo.
Klaster pilkada sudah terlampau jelas wujudnya. Namun, pemerintah berkeras mengabaikan fakta. Awal pekan ini (14/12), Menko Polhukam Mahfud MD masih mengklaim pelaksanaan pilkada berjalan lancar dan tidak memunculkan klaster penularan baru.
“Kami bersyukur berhasil mengatasi kekhawatiran, kecemasan yang dulu muncul ketika pilkada serentak ini akan dilaksanakan di dalam suasana COVID-19. Semua saran kita tampung, kita ajarkan protokol kesehatan dan Alhamdulillah, belum ada kasus bahwa kerumunan pilkada itu menjadi klaster baru,” sebut Mahfud pada pertemuan dengan kepala daerah dan penyelenggara pilkada di Yogyakarta.
Doi lanjut membanggakan klaim bahwa partisipasi pilkada serentak 2020 naik enam persen dibanding pilkada serentak 2015.
Pada kesempatan sama, Mendagri Tito Karnavian menyatakan keberhasilan pilkada serentak di Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain.
“Di tahun 2020 ini ada 90-an negara yang melaksanakan election. Pilkada ini adalah election nomor dua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan berlangsung cukup baik. Ketegasan dari aparat keamanan TNI, Polri, satpol PP yang telah selesai mencoblos supaya mencegah kerumunan, juga mempermudah rekan-rekan di TPS,” tutur Tito.
