Korea Utara pada 25 Maret 2021 meluncurkan dua peluru kendali balistik ke perairan perbatasan Jepang. Pyongyang melakukannya dengan dalih latihan biasa untuk menguji kesiapan persenjataan mereka. Sementara pemerintah Jepang menyebut tindakan tersebut “ancaman nyata terhadap keamanan kawasan.”
“Pemerintah Jepang memprotes keras peluncuran rudal tersebut, karena jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB,” kata Perdana Menteri Yoshihide Suga dalam jumpa pers.
Videos by VICE
Korut selama setahun belakangan sebenarnya relatif jarang berulah. Uji coba roket terakhir kali mereka lakukan Maret 2020. Karenanya, ini provokasi perdana rezim Kim Jong-un setelah Joe Biden menjabat sebagai presiden Amerika Serikat.
Lewat keterangan tertulis yang dikutip kantor berita Reuters, militer AS menuding peluncuran rudal secara sembrono macam ini menunjukkan Korut tidak bisa dibiarkan mengembangkan nuklir. Sebab, negara tertutup itu selalu menebar ancaman pada tetangga sekitarnya.
Peluncuran ini berbarengan dengan dimulainya pawai obor Olimpiade Tokyo secara simbolis. Ajang olahraga tersebut akan digelar empat bulan lagi.
Rudal balistik yang ditembakkan Korut ke dekat perairan Jepang adalah jenis lintas benua. Jika Kim Jong-un mau, artinya rudal tersebut dapat menjangkau Tokyo (bahkan bisa mencapai pantai barat Amerika).
Dewan Keamanan PBB sendiri sudah memunculkan resolusi, melarang militer Korea Utara mengembangkan rudal balistik lintas benua. Pyongyang sejauh ini mengabaikan resolusi itu dan terus menggelontorkan anggaran besar untuk membangun senjata berhulu ledak nuklir.
Meluncurkan roket atau menggelar uji coba bom nuklir, merupakan cara Korut “caper” pada musuh-musuhnya. Beberapa hari sebelum Biden dilantik, militer Korut menggelar pawai kapal selam yang diklaim bisa menembakkan rudal nuklir dari samudra.
Meski provokasi dan aksi caper senjata macam ini sering terjadi, Jepang mengaku tetap khawatir lantaran perilaku elit politik Pyongyang sulit ditebak. PM Suga mengaku akan segera menghubungi presiden AS dan Korsel untuk membahas isu keamanan kawasan Asia Timur.
