Konsep Kurikulum Baru Tak Wajibkan Mapel Sejarah, Asosiasi Guru Protes

Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) membuat petisi berjudul “Kembalikan posisi mata pelajaran sejarah sebagai mapel wajib bagi seluruh anak bangsa”. Petisi tersebut diunggah pada 14 September di situs Change.org. Protes ini dilayangkan setelah draf sosialisasi  “Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional” beredar di grup WhatsApp para guru, 25 Agustus lalu.

Para guru sejarah kecewa draf tersebut menempatkan mapel Sejarah tidak lagi menjadi mapel wajib di jenjang SMA/SMK. Per 18 September jam 3 sore, petisi sudah ditandatangani lebih dari 9 ribu akun.

Dalam penjelasan petisi, AGSI merasa hilangnya Sejarah dari kewajiban belajar murid akan membuat anak muda kehilangan identitas. Sejarah dianggap ampuh memperkuat jati diri dan karakter manusia sekaligus alat pemersatu bangsa. Oleh karena itu, mapel Sejarah di SMA/SMK mestinya jadi keharusan, bukan pilihan.

Sebelumnya, pada Kurikulum 2013, Sejarah ditempatkan sebagai mapel wajib bagi siswa SMA jurusan IPA dan IPS. Posisi ini yang rentan tergusur ketika Kemendikbud berniat merampingkan kurikulum baru yang rencananya diluncurkan Maret 2021.

“Sekarang kita ada tim yang kuat yang sedang melaksanakan mandat Pak Presiden untuk melakukan penyederhanaan dan rasionalisasi kurikulum 2013 yang untuk tahun 2021 akan mulai kita coba di berbagai macam sekolah penggerak kita,” ujar Mendikbud Nadiem Makarim seusai rapat dengan MPR/DPR RI, Kamis (3/9), dilansir Detik.

Dalam draf kurikulum terbaru, Sejarah hanya akan didapat siswa SMA kelas X, itu pun tergabung dalam satu mapel besar berjudul IPS. Baru di kelas XI dan XII siswa menerima pelajaran Sejarah tersendiri, itu pun jika masuk jurusan IPS. Teruntuk siswa SMK, mapel Sejarah akan dihapuskan sepenuhnya.

Presiden AGSI Sumardiansyah Perdana yang termasuk tim penyederhanaan kurikulum mengaku kaget pas dapet draf ini. “Saya jujur, tidak tahu gambaran struktur [kurikulum] yang pasti. Selama ini, semua masih samar-samar bentuknya. Sebab, [urusan] struktur kurikulum udah masuk ring satu kebijakan, di antaranya eselon 1 dan 2 setingkat menteri. Kalau boleh jujur, saya kecolongan, khususnya dalam mapel Sejarah,” kata Sumardiansyah kepada VICE.

Guru SMAI Al-Azhar I Jakarta tersebut mengklaim petisi AGSI sudah ditandatangani tokoh seperti Eros Djarot, politisi PDIP Eva Kusuma Sundari, dan pengusaha Jaya Suprana.

Bersama AGSI, petisi guru Sejarah dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, menyebarkan isu ini ke publik agar bisa jadi perhatian nasional. Kedua, sebagai langkah preventif.

“Kalau pengalaman, beberapa kali [muncul file] yang katanya draf, ketika enggak ada yang mengkritisi, [langsung] jadi satu produk hukum. Makanya, kami memilih langkah preventif [dengan protes dan petisi] biarpun itu masih berupa draf. Ini bukan paranoid, cuma pencegahan sebelum jadi keputusan,” tambah Sumaridyansah.

AGSI bukannya serta-merta hanya mengambil jalan radikal dengan petisi. Sumardiansyah mengaku dirinya juga sudah meminta audiensi langsung ke Kemendikbud sembari mengedukasi lewat petisi. “Kami enggak pernah takut dianggap lebay atau politis karena semua ada landasan pikirannya dan bisa dikonfirmasi,“ tutup Sumardiansyah.

Kabar terakhir, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Maman Fathurrohman telah mengatakan, draf penyederhanaan masih dalam pembahasan dan belum final. Ia juga membela instansinya dengan menyebut, pemerintah senantiasa mendengarkan usulan dari akademisi maupun para guru.

Sejarawan dan editor pelaksana Jurnal Sejarah Andi Achdian masuk dalam barisan yang tidak sepakat dengan draf kurikulum terbaru ini. Ia menilai, pemerintah sebaiknya tidak melihat mapel Sejarah sebagai pengetahuan teknis hafalan. Sebab, pendidikan sejarah terkait dengan eksistensi sebuah bangsa dan identitasnya yang perlu dipelajari setiap orang.

“[Sejarah] bukan cuma proses pengetahuan, tapi bagaimana orang tahu siapa dirinya, bagaimana bangsanya. Jadi ya mau tukang parkir atau ahli matematika, harus tahu sejarah kita,” kata Andi kepada VICE. “Kalau ditanya sikap saya, saya bakal bilang semua warga negara Indonesia harus tahu sejarah, negara wajib mengajarkan sejarah kepada warga negaranya. Itu mutlak, enggak bisa enggak.”