Di tengah maraknya aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah, permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada mahasiswa Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) untuk tidak berkhianat kepada negara patut ditelaah lebih lanjut. Hal tersebut dia sampaikan saat berbicara di acara Studi Perdana Memasuki Kampus yang dihadiri mahasiswa baru PKN STAN.
“Kalian sekolah di PKN STAN dibiayai oleh negara, yang berasal dari uang rakyat. Jadi, jangan pernah kalian menjadi pengkhianat Republik Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam pidatonya, dikutip CNBC Indonesia. Sri Mulyani juga menekankan pentingnya toleransi atas keberagaman, kejujuran, dan saling menghormati.
Videos by VICE
Tema ini sepertinya salah satu topik favorit Sri Mulyani di PKN STAN. Pasalnya, pertengahan September lalu materi serupa pernah ia bawakan di wisuda akbar STAN di ICE BSD, Tangerang. Sembari memberi selamat kepada 4.436 wisudawan sekolah ikatan dinas ini, ia meminta alumni tidak mengkhianati Indonesia.
“Anda semua adalah produk sah negara. Jadi, dalam konteks ini Anda adalah harapan dan miniatur Indonesia. Kita mendidik seluruhnya. Saya harap kesadaran Anda semua, jangan pernah mengkhianati Indonesia karena Anda adalah anak kandung Republik Indonesia,” kata Menkeu, dilansir Kumparan.
Di tengah padatnya aksi demonstrasi dari mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia, peringatan Sri Mulyani di STAN menarik untuk membuka diskusi tentang etis tidaknya mahasiswa ikatan dinas yang dikuliahkan negara ikut serta dalam demonstrasi yang mengkritik pemerintah? Apakah ikut demonstrasi termasuk pengkhianatan negara?
Berdasarkan komentar pengguna medsos, dengan mahasiswa ikatan dinas dibiayai sekolah pakai uang rakyat, harusnya boleh dong ikutan demonstrasi yang memperjuangkan tuntutan rakyat. Tapi ternyata soal ini, Bu Sri sudah punya sikap tegas. Dua tahun lalu ia pernah menyatakan, mahasiswa STAN akan berhadapan langsung dengannya apabila berniat ikut demo.
“Saya ikut mendengar, bahwa mahasiswa STAN ada yang mau berdemo, soal listrik dan BBM kalau tidak salah. Itu mahasiswa sebelum berdemo, sudah konsultasi belum ya? Kalau belum saya ingin berdebat dengan Anda. Bukan style saya untuk me-repress Anda, tapi saya ingin menantang Anda berpikir lebih keras,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pada kuliah umum di STAN, April 2017. Kala itu Kemenkeu berhasil meredam potensi gerakan unjuk rasa yang melibatkan STAN karena memang institusi tersebut berada langsung di bawah naungan kementerian tersebut.
“Keberhasilan” Sri Mulyani tidak bisa diimitasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ketika berusaha meredam gelombang demonstrasi mahasiswa. Pekan lalu, Menristekdikti Mohammad Nasir meminta para rektor universitas di Indonesia agar tidak mengizinkan mahasiswanya demonstrasi. Kalau ada rektor yang masih ngeyel, Nasir sempat mengancam akan ada sanksi hukum.
Menristekdikti masih berusaha mencegah mahasiswa demo dengan memanggil ke Jakarta 130 rektor perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Meski begitu, saat dikonfirmasi lagi tentang ancamannya pada Senin (30/9), Nasir memperlunak posisi setelah mendengar pemaparan para rektor.
“Tidak ada rektor [yang mengerahkan demo]. Maka kalau enggak ada apakah harus berikan sanksi?” ujarnya seperti dikutip CNN Indonesia.
Berkaca pada kembalinya mahasiswa lintas kota berdemonstrasi pada 30 September (dan rencananya akan berlanjut pada 1 Oktober), Peringatan Nasir yang notabene lanjutan dari instruksi Presiden Jokowi tidak efektif untuk kampus-kampus negeri maupun swasta.
Berdasarkan pantauan sementara, aksi demonstrasi lanjutan sedang berlangsung di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Makassar, dan Yogyakarta.
