Kami Menemui Dedengkot Buzzer di Balik Debat Politik yang Bikin Panas Medsos Kita Semua

Siang itu di sebuah restoran masakan Aceh yang ramai pinggiran Jakarta Selatan, Ibang Tokek datang tergopoh-gopoh. Setelah meminta maaf kepada saya karena keterlambatannya, Ibang langsung menyalakan rokok kretek kesukaannya, sebatang Dji Sam Soe dan memesan es kopi tarik Aceh. Ia memakai sweater bertudung hitam dan kaos putih bertuliskan "True." Jika hanya berpegang pada gestur dan raut wajahnya, orang awam tak akan menyangka Ibang adalah sosok yang dicari banyak politikus kaliber nasional di negara ini.

Ibang adalah penggerak pasukan siber bawah tanah, yang dalam dunia digital dewasa ini, memegang peranan penting dalam penggiringan opini politik praktis Indonesia. Ia dan timnya menjadi produsen konten politik yang mewarnai media sosial mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, hingga WhatsApp. Mengingat sensitivitas pekerjaan dan daftar kliennya, Ibang meminta nama aslinya tidak disebut untuk artikel ini.

Sosok Ibang mulai diperhitungkan dalam kancah politik di media sosial sejak ia menjadi tim penasihat siber di hari-hari terakhir presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa. Selama 18 bulan kala itu, Ibang dan timnya memantau isu-isu penting yang tengah bergulir di media sosial agar SBY, akronim terkenal sang presiden, bisa turun tahta secara elegan. Selain memantau sosial media, tugas Ibang dan kawan-kawan adalah memberikan rekomendasi kepada presiden terhadap isu tertentu. Terutama agar presiden bisa memberikan tanggapan atau komentar terhadap suatu isu dengan hati-hati.

"Isu yang bergulir di media sosial itu berpengaruh ke kebijakan pemerintah," kata Ibang yang lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran itu kepada VICE. "Kami memberikan rekomendasi ke presiden terhadap suatu pemberitaan, apakah isu itu bernada negatif atau positif. Jika negatif, maka kami akan memberi rekomendasi agar presiden memberikan keterangan lewat akun resminya atau berbicara kepada wartawan."

Setelah SBY digantikan Joko Widodo, Ibang pindah ke sebuah kantor konsultan komunikasi. Kliennya bervariasi mulai dari lembaga non-pemerintah, merek besar, hingga partai politik. Ia cuma bertahan dua tahun di kantor konsultan tersebut, sebelum mendirikan ‘perusahaannya’ sendiri. Berbekal pengalaman dan nama yang sudah dikenal oleh beragam klien, Ibang mulai terjun ke kancah politik, sebagai koordinator tim siber sekaligus buzzer.

Pekerjaan Ibang lebih banyak di belakang layar. Seperti sifat pekerjaannya, ia hanya bisa mempromosikan jasanya dari mulut ke mulut. Salah satu tugasnya adalah mendongkrak elektabilitas calon kepala daerah lewat media sosial atau memperbaiki citra politikus yang terganjal masalah. Pada Pilkada serentak 2018, Ibang panen kontrak. Ia disewa tim kampanye calon kepala daerah di berbagai daerah seperti Sumatra Utara, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

"Saya enggak bisa menawarkan jasa [buzzer] di akun media sosial saya," kata Ibang. "Semua harus dari mulut ke mulut. Yang menjadi jaminan itu kepercayaan dan reputasi. Itu yang harus dijaga. Ini kan lebih ke silent operation, karena pasukan kami bergerak di bawah tanah."

Fenomena penggunaan jasa buzzer untuk kepentingan politik, seperti yang ditawarkan Ibang, paling marak terjadi sepanjang pilpres 2014. Tujuan kampanye online rata-rata membingkai opini publik dan mengamplifikasi isu politik sesuai kepentingan partai atau tokoh politik. Padahal awalnya jasa buzzer digunakan oleh korporat untuk mempromosikan produk-produk komersial.

Sebuah penelitian dari Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) mengungkap praktik penggunaan jasa buzzer untuk kepentingan politik jauh dari kata transparan. Tidak jelas siapa yang memberi mereka pekerjaan dan uang yang digunakan dari mana.

"Sering diistilahkan oleh informan atau narasumber kami itu uang yang di politik adalah uang siluman," kata Rinaldi Camil, peneliti dari CIPG, saat dikonfirmasi VICE. Buzzer di ranah politik biasanya jarang bertemu muka dengan si pemberi pekerjaan, lantaran kerahasiaan mutlak diperlukan demi keamanan kedua belah pihak.

Saat mendapat kontrak dengan klien dari dunia politik, Ibang membentuk tim beranggotakan 15-20 orang, tergantung keinginan klien. Setiap anggota timnya punya 20-30 akun anonim di berbagai kanal media sosial. Anggota tim tersebut punya tugas membuat konten politik, menjadi comment warrior yang bertugas memicu debat di kolom komentar, hingga menyebarkan konten politik di media sosial.

Tidak ada kontrak tertulis sebagaimana bisnis jasa pada umumnya. Yang menjadi landasan hanyalah saling percaya saja. Ibang biasa menawarkan paket jasa ke kliennya. Untuk paket penuh meliputi produksi konten, analisis isu, hingga penyebaran konten, Ibang biasa mematok tarif Rp50 juta per bulan. Jika materi konten digital sudah disediakan oleh tim kampanye, harga bisa lebih murah.

Tonton dokumenter VICE saat mewawancarai ratusan anak muda dari seluruh Indonesia, mencari tahu apa ketakutan hingga harapan mereka saat membicarakan masa depan negara ini:

Seperti layaknya praktisi digital marketing, Ibang harus memahami psikologi massa. Berbekal puluhan— bahkan ratusan—akun anonim di berbagai platform media sosial, Ibang dan timnya membanjiri kanal media sosial dengan glorifikasi pencapaian politik kliennya. Kadang postingan bernada negatif disebar demi menjatuhkan kredibilitas lawan. Tapi Ibang buru-buru menampik jika ia dianggap memproduksi hoaks untuk memfitnah lawan politik kliennya.

"Prinsip saya dengan rekan-rekan di tim adalah saya enggak akan menyebarkan hoaks," kata Ibang. "Buat saya dalam kampanye politik itu yang utama adalah konten positif, dibandingkan konten negatif. Walaupun kadang klien minta juga dibuatkan konten negatif untuk menyerang."

Ibang mengaku selalu melakukan riset terhadap isu terkini dan lanskap politik di Indonesia. Ia juga mengaku punya tim yang khusus mengatur bank data. Itu berarti dia juga sudah punya beragam isu yang bisa diasah sedemikian rupa menjadi black campaign. Karena menurutnya, tidak mungkin untuk selalu bermain bertahan dalam peta politik Indonesia. Ada kalanya klien juga memintanya menyerang lawan lewat kampanye negatif.

"Kami jelas punya senjata untuk menyerang lawan," kata Ibang. "Biasanya ini kami keluarkan ketika mendekati hari pencoblosan ketika lawan sudah tak sanggup menyangkal atau menyerang balik."

Ibang mencontohkan, isu poligami memiliki efek yang sangat fatal bagi politikus di Indonesia. Ketika isu tersebut digulirkan kepada lawan menjelang hari pencoblosan, lawan tak memiliki waktu cukup melakukan klarifikasi apalagi menyerang balik.

Saat ini Ibang telah dikontrak salah satu kubu capres sejak 2017. Ketika sudah mendapat kontrak dengan satu kubu calon presiden, Ibang pantang melakukan kontrak kerja sama dengan kubu lawan. "Risikonya berat [kalau main dua kaki]," kata Ibang. Salah satu hasil pekerjaan Ibang adalah memproduksi konten glorifikasi kinerja capres.

Di ujung perjumpaan kami, saya kembali memandang kaos yang dikenakan Ibang. Tulisan “True” yang dicetak dengan huruf besar berwarna merah memenuhi dadanya. Saya belum diyakinkan dengan pengakuannya, bahwa buzzer pesanan sepertinya menghindari hoax. Dia pun sadar profesinya amat kontroversial.

Contohnya, Ibang paham belaka bila sepak terjangnya bersama tim memperuncing pemicu polarisasi politik di media sosial selama tiga tahun belakangan. Ketika perang hashtag yang diinisiasi akun bot dan anonim di Twitter terjadi hampir setiap hari, Ibang merasa itu adalah tugas utamanya: membela klien dan menyerang kubu lawan. Apakah ia peduli dengan nasib orang-orang yang terus bertengkar di media sosial? Jawabannya amat sederhana. "Saya hanya menjalankan tugas sesuai profesi."

Ditanya bagaimana perasaannya ketika membela klien dengan pandangan politik yang berbeda dengan dirinya, Ibang mengatakan dalam dunia buzzer, tidak ada idealisme. Jika mengedepankan idealisme, katanya, keluarganya tidak akan bisa makan.

"Saya membayangkan profesi ini seperti pengacara yang membela klien politik," kata Ibang. "Seorang pengacara tahu bahwa kliennya bersalah. Tapi tetap dibela juga. Profesi saya juga begitu."

Artikel ini merupakan bagian dari Southeast Asian Press Alliance 2018 Journalism Fellowship, didukung dana hibah dari Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.