Alasan Aung San Suu Kyi Ditangkap Tentara Myanmar: Kepemilikan Walkie Talkie Ilegal

Dua hari setelah kudeta militer terjadi di Myanmar, pihak berwenang mengajukan tuntutan pidana terhadap Aung San Suu Kyi karena memiliki walkie talkie ilegal. Suu Kyi ditahan sejak Senin (1/2) dini hari bersama sejumlah petinggi negara lainnya.

Pihaknya mengonfirmasi pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) didakwa atas tuduhan pelanggaran impor-ekspor setelah polisi menemukan walkie talkie di rumahnya pada saat penggeledahan.

Sementara itu, penangkapan Presiden Win Myint — yang merupakan sekutu dekat Suu Kyi dan ditahan pada hari yang sama — didasari laporan melanggar protokol Covid-19. Dia perah menggelar kampanye pemilu di tengah pandemi.

Seorang anggota partai mengungkapkan lewat postingan Facebook, keberadaan Suu Kyi dan Win Myint belum diketahui. Mereka belum mengeluarkan pernyataan publik sampai saat artikel ini diterbitkan.

Pasukan militer mengumumkan akan berkuasa selama status darurat berlaku yaitu hingga satu tahun. Dengan ditunjuknya purnawirawan jenderal sekaligus wakil presiden Myint Swe sebagai pejabat pelaksana presiden, kekuasaan tertinggi dialihkan secara sepihak pada jenderal Min Aung Hlaing.

Junta mengklaim kemenangan partai NLD pada November lalu diwarnai kecurangan, tetapi pengamat internasional tidak membenarkan tuduhan tersebut.

Setelah reputasinya tercoreng karena membiarkan penindasan terhadap Muslim Rohingya, penangkapan Senin membawa Suu Kyi kembali ke kehidupannya dulu.

Perempuan yang menjadi musuh militer itu harus menjalani status tahanan rumah selama 15 tahun sebelum dibebaskan pada 2010. Dia kemudian memulai karier sebagai politikus, dan menduduki bangku kekuasaan sejak itu.

Di bawah kepemimpinannya, dua wartawan Reuters dibui usai mengekspos pembantaian etnis Rohingya oleh pasukan keamanan Myanmar. Suu Kyi bersikukuh tidak ada genosida terhadap kelompok minoritas tanpa kewarganegaraan pada 2017.

Min Aung Hlaing berperan besar dalam persekusi Rohingya, dan sekarang dia memimpin negara. Pasukan militer berencana mengadakan pemilu ulang, tapi tak jelas apakah itu akan diterima tanpa partisipasi Suu Kyi.

Charles Santiago dari ASEAN Parliamentarians for Human Rights menyebut tuduhannya “menggelikan”.

“Junta mengambil langkah yang absurd guna melegitimasi perebutan kekuasaan ilegal mereka,” tandasnya. “Perbuatan mereka hanya akan memupuk kebencian pada jutaan orang yang memilih NLD pada November.”