Pemerintah Thailand Bagi-Bagi Ganja Gratis ke Warga, Tapi Ada Syaratnya

Bangkok berpotensi menjadi “Amsterdam-nya Asia” apabila kebijakan terbaru Thailand terkait ganja berjalan sesuai rencana. 

Lebih dari tiga tahun setelah mariyuana medis dilegalkan, negara itu mengumumkan Februari lalu, akan menghapus ganja dan hemp (ganja rami) dari daftar narkotika—menjadikannya negara Asia pertama yang menyetujui dekriminalisasi ganja secara de facto. Dan baru-baru ini, Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand Anutin Charnvirakul menyatakan niatnya membagikan sejuta pohon ganja gratis pada 9 Juni mendatang, ketika rakyat Thailand tak lagi dilarang menanam ganja di rumahnya masing-masing.

Namun, terlepas dari pendekatan yang tampak progresif, pelaksanaannya di dunia nyata sangat membingungkan.

Ada serangkaian aturan yang harus dipatuhi untuk bisa mendapatkan tanaman ganja gratis di Thailand. Pertama, para petani hanya diperbolehkan menanam ganja untuk keperluan medis. Selanjutnya, meski warga bisa memanen ganja dalam jumlah tak terbatas, mereka dilarang memakainya lantaran negara mengilegalkan konsumsi pribadi secara berlebihan. Produk turunan ganja dengan kadar lebih dari 0,2 persen THC—zat psikoaktif—masih dikategorikan sebagai narkotika.

“Walaupun kita boleh tanam ganja di rumah, negara takkan pernah [melegalkan konsumsi pribadi],” kata Kitty Chopaka, CEO perusahaan konsultan Elevated Estate yang bergerak di bidang ganja, saat dihubungi VICE World News. Menurut perempuan yang aktif memperjuangkan legalisasi ganja di Thailand, pemerintah tidak memberi gambaran jelas mengenai langkah-langkah yang akan diambil guna mencegah orang memakai hasil panen mereka yang berlebihan.

Peraturan yang tampaknya tidak konsisten ini menunjukkan konflik berkelanjutan antara keinginan pemerintah Thailand terlibat dalam pasar ganja yang berpotensi menguntungkan—yang diharapkan dapat meraup pemasukan 10 miliar Baht (Rp4,2 triliun) per tahun—dan keengganannya membiarkan budaya konsumsi ganja berkembang di dalam negeri.

Kitty mengatakan, ambiguitas ini membuat bisnis ganja lokal berhati-hati dalam menjalankan usahanya. Banyak mencoba memanfaatkan minat yang besar terhadap ganja, tapi tidak benar-benar menjual produk yang mengandung tanaman itu.

Kitty memproduksi dan menjual permen gummy Chopaka yang mengandung terpena, senyawa yang banyak dihasilkan oleh tumbuhan, termasuk ganja. Dia menjelaskan, kandungan terpena dalam permen Chopaka dapat memberikan efek mirip penggunaan ganja—seperti membangkitkan selera makan atau mengantuk—tanpa membuat konsumen teler. Permen ini mendapat izin BPOM Thailand karena sama sekali tidak mengandung THC atau CBD.

Keharusan beroperasi sekreatif mungkin dirasakan secara luas oleh para pengusaha ganja baru di Thailand. Restoran ganja pertama di Thailand dibuka pada Januari 2021, dan menawarkan berbagai menu menarik macam “Good Mood Pizza” dan “Giggle Bread”. Tapi demi mematuhi peraturan, restoran ini hanya menggunakan daun ganja dengan kadar THC yang sangat rendah. Kuncup ganja pun tidak dimasukkan ke dalam bumbu masakan, sehingga rasa tanaman ini tak terlalu kentara.

Namun, meski negara menetapkan batasan tegas seputar konsumsi ganja, pemerintah Thailand sejujurnya tergiur dengan manfaat ekonomi yang ditawarkan legalisasi.

Menteri Kesehatan Masyarakat Anutin gencar menggenjot terwujudnya legalisasi ganja sebagai upaya menarik dukungan untuk Partai Bhumjaithai, anggota koalisi konservatif yang dipimpin oleh Prayuth Chan-ocha, mantan kepala militer dan perdana menteri Thailand saat ini. Kitty melihat program pohon ganja gratis tak lebih dari manuver politik Anutin. Pemerintah berusaha meraup keuntungan ekonomi dari ganja sembari meminimalisir efek sosial dari penggunaan narkoba yang diliberalisasi.

Industri ganja Thailand terbukti sangat menguntungkan. Anutin mengumumkan pada Maret, negara menghasilkan 7 miliar Baht (hampir Rp3 triliun) sejak melegalkan penggunaan mariyuana medis awal 2019 lalu. Belakangan ini, pejabat negara menjuluki ganja sebagai “senjata rahasia” merevitalisasi industri pariwisata Thailand yang terdampak pandemi.

Akan tetapi, sementara otoritas Thailand tampak membingkai ganja sebagai penghasil uang belaka, ketegangan lambat laun akan memuncak apabila warga diizinkan budidaya ganja sebanyak mungkin, tapi tidak boleh mengonsumsinya secara pribadi.

“Berita [tentang Thailand melegalkan ganja] akan ramai diperbincangkan dunia. Nantinya ini bikin warga lokal penasaran, dan akhirnya menciptakan permintaan,” ujar Kitty. “Apabila permintaannya tidak terpenuhi secara legal, kira-kira apa yang akan terjadi nanti?”

Terlepas dari penetapan kebijakan yang kurang jelas, gembar-gembor pemerintah mempromosikan ganja telah memengaruhi sikap publik dan memicu diskusi yang tak pernah terbayangkan. Kitty membeberkan, semakin banyak orang Thailand yang berani membicarakan topik yang dulunya tabu. Hal ini membuka diskusi lebih luas tentang penggunaan ganja dan mengubah persepsi publik terhadapnya.

“Mereka sudah tidak takut dengan ganja. Mereka sekarang berani membicarakannya,” terangnya. “Semakin banyak orang yang penasaran dan melihatnya sebagai peluang bisnis.”

Follow Koh Ewe di Twitter dan Instagram.