Pemerintah Tiongkok berusaha memblokir akses warganya terhadap game Nintendo Switch yang amat populer Animal Crossing: New Horizons. Alasannya? Beberapa orang menggunakan game tersebut untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan Presiden Xi Jinping dan pemerintahannya, sebagai kelanjutan dari demo besar-besaran yang berlangsung di wilayah Hong Kong tahun lalu.
Game yang dirilis Nintendo bulan lalu tersebut merupakan platform simulasi sosial, di mana pemain hidup di sebuah pulau tropis, bisa berteman dengan binatang yang bertingkah layaknya manusia, bertani, sampai membangun desa atau kotanya sendiri.
Videos by VICE
Game ini sangat populer karena dianggap cocok buat menemani masa karantina virus corona. Rupanya sebagian warga Hong Kong menemukan potensi lain dari fitur yang tersedia dalam game tersebut. Mereka membikin ajang protes virtual dalam dunia Animal Crossing, mengingat unjuk rasa di dunia nyata sedang dilarang lantaran kebijakan karantina Covid-19.
Joshua Wong, aktivis demokrasi Hong Kong, merupakan salah satu pencetus demo virtual ini. Dia mengunggah screenshot pulau buatannya, yang didekorasi dengan spanduk bertuliskan: “Bebaskan Hong Kong, sekarang waktunya kita revolusi.”
“Bagi banyak orang yang tertarik memainkan game ini, tujuan mereka main mungkin sekadar menciptakan kehidupan ideal dalam game. Sementara bagi kami penduduk Hong Kong, game ini memungkinkan kami menyampaikan aspirasi politik,” ujar Wong minggu lalu.
Pemerintah Beijing ternyata memantau demo virtual lewat game Animal Crossing. Mereka berusaha menghentikan penjualan game ini di seluruh wilayah Tiongkok. Penjualan di platform e-commerce seperti Taobao dan Pinduoduo dihentikan sejak pekan lalu. Banyak toko mengaku dilarang menjual Animal Crossing: New Horizons atas alasan apapun.
Secara resmi, game ini sebetulnya belum tersedia di Tiongkok, karena belum memperoleh izin oleh badan pengatur game negara tersebut.
Ketiadaan izin ternyata tidak menyurutkan minat warga Tiongkok untuk membelinya. “Animal Crossing sangat populer di Tiongkok sebulan terakhir,” tulis Daniel Ahmad, analis industri video game untuk Niko Partners, dalam twit akun pribadinya. “Bahkan lembaga pemerintah seperti departemen pemadam api Shangai menggunakan Animal Crossing untuk menyampaikan pesan tertentu.”
Menurut Ahmad, larangan Beijing nampaknya tidak akan menghentikan orang-orang Tiongkok memainkan game tersebut.
Merespons larangan Beijing, justru makin banyak orang Tiongkok mengunggah foto dan video cuplikan game mereka, yang berisi poster atau spanduk mengolok-olok petinggi Partai Komunis Cina maupun pejabat otoritas Hong Kong yang dianggap tunduk pada Tiongkok.
Sebuah video menunjukkan enam pemain berada di pantai sedang memukuli foto wajah Gubernur Hong Kong, Carrie Lam, menggunakan sebuah jaring.
Bukan cuma warga Hong Kong yang menggunakan game tersebut untuk mengkritik kebijakan politik Tiongkok yang gemar membungkam kebebasan sipil. Warga negara lain juga mulai mengunggah kritik mereka terhadap Presiden Xi Jinping lewat Animal Crossing: New Horizons.
Mengingat Tiongkok senantiasa berusaha menyensor ketat konten di semua jenis media, Nintendo Switch baru dijual resmi di Negeri Tirai bambu Desember 2019, berjarak tiga tahun dari momen peluncuran konsol tersebut di Jepang dan Amerika Serikat.
Baru tiga game Switch yang diizinkan beredar di pasaran Cina sejauh ini oleh badan sensor Tiongkok. Apabila versi resmi dari Animal Crossing: New Horizons akan dirilis resmi di Tiongkok suatu saat nanti, sudah pasti akan ada banyak fitur yang diblokir.
Artikel ini pertama kali tayang di VICE News