Siapa Manusia Layak Disebut Pribumi di Indonesia?

Aku kikuk lalu membalasnya dengan tersenyum. Tidak jauh dari sana, sekelompok orang yang nongkrong di pinggir jalan kembali menyapa, "konnichiwa, Japan? Japan?" Lagi-lagi hanya kubalas senyum. Sesampainya di kawasan Alun-Alun Selatan, aku duduk minum es campur. Satu lelaki duduk di sampingku menyapa, "Where do you come from? Thailand?"

Aku jadi berpikir keras gara-gara pengalaman di Yogya itu. Garis keturunan dan latar etnisku selama ini membuatku merasa tak perlu mempertanyakan ulang identitasku sebagai penduduk "asli Indonesia". Aku lahir dari dua orang tua etnis Sunda, suku mayoritas di Jawa Barat. Aku tumbuh besar di Kota Bandung. Kurang Indonesia apalagi coba?

Apa mukaku kurang 'pribumi'? Jangan-jangan aku memang bukan 'pribumi'? Satu pertanyaan segera bersambung ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Terutama mengenai konsep pribumi.

Apa sebetulnya Pribumi? Benarkah ada "manusia pribumi" dari kacamata ilmiah? Istilah ini begitu sering dipakai dalam perbincangan penduduk negara ini. Status pribumi terasa memberi bobot lebih bagi seseorang, karena seakan membuatmu paling layak mewarisi Tanah Air kita.

Iseng-iseng aku bertanya pada kawan-kawan di media sosial, apa pendapat mereka soal istilah pribumi. Jawaban mereka beragam. "Artinya orang Indonesia asli tanpa ada keturunan selain Indonesia, Indonesia 100 persen," tulis salah satu kawan di kolom komentar Instagram. Ada juga yang menjawab, "Warga asli yang nenek moyangnya berasal dari daerah tersebut." Kawan lain bilang "orang asli di suatu tempat yang sudah menjadi penduduk sana mungkin belasan ribu tahun sehingga memiliki bahasa sendiri, budaya sendiri, dan habit yang dipandang unik." Bisakah kita sepakat pada pendapat kawan-kawan dunia mayaku?

Ariel Heryanto tak sependapat. Peneliti budaya dan sejarah dari Monash University Australia itu, dalam salah satu bab buku bunga rampai Pergulatan Intelektual dalam Era Kegelisahan, secara spesifik mengulas perubahan makna 'pribumi' dari masa ke masa. Ariel menyatakan pembedaan hak seseorang terhadap sebuah negara berdasarkan etnisitas adalah takhayul semata. Semasa kolonialisme Belanda, istilah pribumi pertama kalinya dipakai dalam rangka mengkotak-kotakkan suatu kelompok berdasarkan ras. Meminjam istilah Ariel Heryanto dalam tulisannya, orang dibuat menjadi 'Cina', 'Arab', atau 'Indo' oleh kekuasaan politik kolonial. Masing-masing etnis dibatasi ruang geraknya, profesinya, hukum yang melindunginya, partisipasi politiknya, bahasa, kebudayaan, pasangan, bahkan hingga potongan rambutnya. Kesimpulan yang menyoroti negatif istilah pribumi tersebut dia ulang dalam opininya yang dimuat CNN Indonesia.

Ariel menggambarkan bahwa rasisme kolonial pada era penjajahan Hindia Belanda yang menciptakan cikal-bakal sosok "pribumi". Istilah 'pribumi' dan 'nonpribumi' terus berkembang hingga rezim Orde Baru yang dipimpin Suharto. Istilah ini digunakan terutama sebagai alat kontrol dan teror. Opini yang pernah dimuat VICE Indonesia turut mengulas di era Orde Baru, agar etnis tionghoa diterima sebagai warga negara "sah" (dan tentu saja sedikit lebih bernuansa pribumi), mereka harus mengubah nama.

"Kini, keberadaan istilah (pribumi) tersebut dilestarikan dengan sedikit perubahan, yakni menukar posisi ras yang dimuliakan dan dinistakan," tulis Ariel.

Sosok terbaik buat menjawab pertanyaanku adalah Herawati Supolo-Sudoyo, ilmuwan genetika Lembaga Eijkman. Herawati melakukan penelitian soal gen dalam proyek The Peopling of Indonesia Archipelago demi melihat struktur populasi dan keberagaman etnik di Tanah Air. Aku menemui Herawati di laboratorium kerjanya, kawasan Jakarta Pusat. Di ruangan tersebut berserakan buku-buku soal kedokteran, genetika, antropologi, bahasa, dan sejarah. Terlihat juga koleksi kain tenun dan aksesoris milik Herawati dari berbagai pelosok Indonesia terpajang apik di lemari kaca ruang kerjanya.

Herawati bersama timnya merekonstruksi sejarah hunian, gambaran migrasi, dan sejarah pembauran genetik dengan cara mendatangi berbagai tempat dari berbagai penjuru Indonesia. Mereka mengumpulkan sample DNA itu sejak 1996.

"Indonesia itu persilangan jembatan antara Asia dan Pasifik. Ada missing link antara Asia daratan dan Eropa dengan Pasifik," kata Herawati. "Data genetik penduduk Pasifik [diceritakan] secara lengkap termasuk informasi genetik orang-orang Pasifik dan Polinesia. Begitu pula Eropa. Tapi data genetik Indonesia tidak ada. Karena tidak ada yang mempelajarinya."

Berdasarkan hasil penelitian Herawati dan timnya, gelombang migrasi ke Indonesia datang 50-60 ribu tahun lalu dari sub-Sahara Benua Afrika, yang kemudian bergerak ke bagian timur [Indonesia] menyusuri pantai selatan. Gelombang kedua merupakan ekspansi Astronesia dari daerah Taiwan, dan satu gelombang migrasi lainnya datang, menurut Herawati, dari Dataran Tiongkok 30 ribu tahun lalu. Rentetan migrasi tersebutlah yang mempengaruhi asal-usul ras penghuni kepulauan di wilayah Indonesia. Imbasnya kini terlihat dari ujung barat hingga timur Indonesia, terdapat perbedaan ras yang kemunculannya terjadi bertahap.

"Kita ambil dua kutub [asal nenek moyang] yaitu Han Chinese dari Mainland China, satu lagi dari PNG [Papua New Guinea]. Buktinya bisa dilihat, Indonesia bagian barat lebih banyak Astro Asiatik dan Astronesian, Cina Selatan, di daerah Yunan," kata Herawati.

"Yang mana yang pribumi? [Faktanya] semua ada baurannya. Siapapun, terserah menetapkan mana yang native. Kalau dia bilang 'kamu Indonesia murni', pertanyaannya, 'what is Indonesia?'" tambahnya. "Indonesia itu geopolitik, satu yang [isinya] beda-beda."

Baca juga artikel VICE yang menyoroti kritis politik identitas di Indonesia:

Penelitian tim Lembaga Eijkman semakin menegaskan sebagian nenek moyang kita bermigrasi dari wilayah dataran Cina. Ironis bukan, jika kita lihat maraknya sentimen rasial "anti-Cina" yang banyak beredar di masyarakat beberapa bulan belakangan. Betapa munafik rasanya melihat sebagian dari kita anti terhadap leluhur sendiri. Kita seakan menolak garis darah yang menyatu bersama diri kita dan tak bisa ditampik.

Pendapat berbeda disuarakan pakar etnisitas dan konflik Thung Ju Lan, dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Peneliti berdarah Tionghoa ini menjelaskan kita tidak bisa menafsirkan konsep Pribumi secara simplistik. Baginya, problematika istilah pribumi saat ini bukan berasal dari tafsir sejarah ataupun telaah biologi genetika, melainkan pada pikiran dan konstruksi orang yang mempergunakan istilah tersebut. Dalam konteks ini, 'Pribumi' dikonstruksikan pada kemelekatannya terhadap hal yang dianggap berharga dan menjadi bagian identitas seseorang.

"Pribumi awalnya, [merujuk] pada bumiputera, [berarti] melawan penjajah. Tapi sekarang ini ada kemelekatan yang lain. Sekarang ini pada power," kata Thung Ju Lan saat kutemui di kantornya. "Ketika mereka mengatakan 'pribumi', mereka mencoba mengatakan 'saya yang berhak berkuasa', 'saya yang berhak memimpin', 'saya pemimpin kelompok yang terbesar, jadi wajarnya saya yang jadi pemimpin'," urainya. "Tapi yang jelas, [kemelekatan] itu bukan pada kemanusiaan."

Diperlakukan bak orang asing di negara sendiri bukan hal baru bagi Thung Ju Lan. "Kadang saya disangka orang Korea lah," kata Thung Ju Lan kepadaku. Baginya, konstruksi yang berkembang soal nonpribumi belakangan merujuk pada pada identitas rasial. Terutama kepada masyarakat keturunan Cina yang sejak lama selalu menjadi sasaran diskriminasi sejak era Kolonial Hindia Belanda.

"Pembedaan Cina dan Pribumi, itu pakai konstruksi sejarah pada zaman Belanda. Kalau kita dengarkan orang Belanda dulu memberi [keturunan Cina] privilege, itu tahun berapa? Sekarang kita sudah merdeka lebih dari 70 tahun," ujar Thung Ju Lan.

Belakangan agama mulai punya peranan besar dan menjadi salah satu indikator penggolongan imaji 'pribumi'. Pakar sinologi, Leo Suryadinata, menggambarkan istilah "Pribumisme" berkembang setelah kemerdekaan Indonesia yang digunakan para elit yang memerintah, dalam rangka membedakan populasi asli dan non-asli. Artinya keturunan Cina dan Arab digolongkan sebagai nonasli. Pada era kekuasaan Soeharto, golongan keturunan Arab kemudian digolongkan sebagai Pribumi atas alasan kesamaan agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia.

"Jadi kecenderungannya sekarang, beragama itu harus menjadi sesuatu yang vulgar dan ditampakkan, yang bisa dijual sebagai komoditi politik," kata Laily. "Di situlah mengapa elemen masyarakat Arab yang dulu mengalami alienasi seperti etnis Cina, sekarang malah bukan hanya dimasukkan dalam 'pribumi', tapi menjadi prototipe ideal. Kalau kamu punya darah Arab, kamu berarti lebih Islam, kamu lebih orisinal, lebih pribumi." Padahal, bagi sebagian warga komunitas Arab Indonesia, istilah 'pribumi' dianggap tak lagi relevan. Penulis keturunan Arab, Ben Sohib, salah satu yang menolak keras penggolongan tersebut. Lelaki yang tumbuh besar di Condet itu merasa penggunaan istilah 'Pribumi dan 'Nonpribumi' seharusnya tak ada lagi setelah bangsa kita lepas dari penjajahan. "Saat ini saya melihatnya istilah itu [pribumi] dimunculkan sebagai isu politik, khususnya politik identitas," kata Ben, "maka menjadi aneh jika istilah itu kembali dimunculkan. Dengan kata lain, proses kematangan berbangsa hendak ditarik mundur ke belakang." Ketika tinjauan aspek sejarah, genetika, dan teologi tak ada satupun bisa memberi definisi ajeg mengenai siapa itu pribumi, pendapat Thung Ju Lan membuatku berpikir keras. "Anda melihat dari biologi tidak ada yang asli, dari sejarah pun tidak ada yang asli, tetapi saya mengatakan ada," ujarnya. "Karena 'pribumi' itu ada di pikiran, di konstruk kepala kita."

Kata-kata Ju Lan terus terngiang di kepalaku, sampai aku keluar dari ruangannya di Gedung Pusat LIPI. Aku pulang bersama ilmu dan perspektif baru, sekaligus rasa penuh kesia-siaan atas pencarian definisi pribumi. Mencari kebenaran dari istilah pribumi, sama saja berusaha membuktikan ujaran pamali yang melarang perempuan duduk di pintu dengan alasan bisa seret jodoh. Selain mustahil dibuktikan secara ilmiah, keduanya sama-sama lahir dari hasrat untuk mengatur dan menguasai.