Jokowi dan Prabowo sebelum melakoni debat pada persiapan pilpares 2014. Foto oleh Beawiharta/Reuters
Debat capres 2019 akan diselenggarakan oleh KPU dalam lima putaran dari 17 Januari hingga 13 April. Debat seharusnya menjadi penentu kualitas capres yang akan mempengaruhi pemillih untuk mencoblos. Tapi yang menjadi persoalan agaknya sulit menilai kualitas debat capres nantinya setelah KPU memutuskan untuk memberikan daftar pertanyaan yang akan diajukan enam panelis beberapa hari sebelum debat. Nantinya ada tiga pertanyaan untuk masing-masing pasangan calon.Ketua KPU Arief Budiman, dikutip awak media, bilang jika keputusan memberi kisi-kisi pertanyaan debat diambil agar masing-masing paslon tidak dipermalukan atau diserang pertanyaan-pertanyaan teknis. KPU berharap debat nantinya tidak menjatuhkan kredibilitas capres dan cawapres. Arief menambahkan, tujuan dari debat nantinya adalah untuk menjabarkan visi dan misi capres."Kalau itu [visi dan misi] tidak tersampaikan dengan baik, tujuan utama kampanye tidak tercapai. Tetapi kami juga memahami, tetap akan diuji kompetensinya, kapabilitasnya," kata Arief.Namun keputusan KPU tersebut kadung menimbulkan pro dan kontra.Kedua kubu paslon menanggapinya secara positif. Sementara pengamat dan masyarakat menyebut pemberian kisi-kisi tersebut menghalangi spontanitas dan penjelasan ide visi-misi yang orisinal keluar dari tiap pasangan. Kubu Prabowo-Sandi kabarnya sudah menyiapkan enam tokoh politikus dan akademisi—termasuk Susilo Bambang Yudhoyono—untuk membantu pasangan tersebut menghadapi pertanyaan panelis. Sementara kubu Jokowi-Ma'ruf Amin akan "dilatih" tim kampanye nasionalnya.Pertanyaan apakah debat efektif untuk mendongkrak elektabilitas calon dan menggaet swing voters sendiri, seperti niat awal KPU, amat sulit terjawab. Direktur Eksekutif lembaga survei Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, termasuk yang optimis debat paslon di tingkat pilkada maupun pilpres memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi calon pemilih.Menjelang pilpres 2014, kata Burhanuddin, elektabilitas Jokowi-Kalla waktu itu meningkat setelah debat menurut hasil survei lembaganya. Berdasar hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) saat itu, elektabilitas Jokowi-Kalla mencapai 47,5 persen, sedangkan Prabowo-Hatta Rajasa hanya 36,9 persen setelah debat pilpres."Saat di pilpres 2014, salah satu titik balik paslon Jokowi-JK itu debat," kata Burhanuddin kepada VICE Indonesia. "Makanya debat tidak bisa diremehkan.Dari survei Indikator masih ada sekira 20 persen masyarakat yang golput. Pada 2014, angka golput mencapai 24,89 persen dari total pemilih. Sementara angka swing voters diperkirakan akan mencapai 25 persen nanti, kata Burhanuddin.Adapun mekanisme pemberian pertanyaan ala KPU membuat heran Titi Anggraini selaku direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Titi masih berharap sistem town hall meeting yang sudah dilakukan oleh tim Prabowo-Sandi bisa menjadi ajang interaksi masyarakat dengan paslon yang didukungnya.Sistem town hall, yang memungkinkan masyarakat langsung bertanya atau berdiskusi dengan paslon, merupakan ajang yang biasa diadakan dalam pemilu di Amerika Serikat. Menurut Titi, metode tersebut lebih cocok untuk pendidikan politik dan sistem kampanye di Indonesia."Karena apa yang didiskusikan tidak berjarak dengan realita yang ada di masyarakat kita," kata Titi.
Iklan
Iklan
Sayangnya, kalau tujuanya menggaet swing voters, kebijakan KPU seputar kisi-kisi belum tentu berhasil. Justru semua terletak di kualitas debat yang akan disajikan nantinya. Apakah dengan pemberian kisi-kisi pertanyaan akan mendongkrak kompetensi dan kredibilitas paslon? Belum tentu.Pengamat politik dan direktur eksekutif lembaga riset Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa spontanitas jawaban menunjukkan karakter dan kualitas paslon. Ia mencontohkan di Amerika, pemberian kisi-kisi pertanyaan merupakan sebuah pelanggaran."Debat seharusnya bukan formalitas," kata Pangi kepada VICE Indonesia. "Seharusnya ia lebih cair dan terbuka untuk menjawab kegelisahan masyarakat."