Kalau Acuannya Dokumen Visi Misi, Debat Capres Soal Hukum dan HAM Boring Banget

Debat capres-cawapres perdana akan digelar malam ini di Hotel Bidakara, Jakarta. Empat tema yang diangkat nanti meliputi hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Debat ini nantinya bakal diadakan hingga lima putaran hingga April mendatang. Para pengamat dan masyarakat menganggap bahwa performa debat paslon bakal menentukan elektabilitas masing-masing dan menggaet swing voters. Tapi tak ada jaminan bahwa debat kali ini bebas dari retorika dan tidak membosankan.

Hal pertama yang kemungkinan bikin membosankan adalah adanya kisi-kisi pertanyaan debat yang beberapa hari lalu diberikan oleh KPU kepada tim pemenangan masing-masing paslon. Banyak pengamat yang menilai pemberian kisi-kisi itu mirip ujian anak sekolah. Sehingga menghalangi spontanitas dan penjelasan ide visi-misi yang orisinal dari tiap pasangan.

Kedua, debat nantinya bakal mengacu pada visi dan misi paslon yang sama sekali tidak menawarkan gagasan baru. Sehingga hampir bisa dipastikan debat tersebut hanya mengulang apa yang sudah terjadi di masa lalu. Seperti kaset usang yang diputar terus menerus.

Dari visi dan misi yang diterima oleh KPU dan dikutip CNN Indonesia, Jokowi-Maruf mengusung tujuh program di bidang HAM, sementara Prabowo-Sandi punya sembilan program.

Mari mulai dari petahana. Salah satu program HAM milik Jokowi-Maruf berbunyi, "Memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama." Poin yang sulit dicari presedennya selama nyaris lima tahun Jokowi memerintah.

Sebagaimana dikatakan oleh ketua Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar, program yang diusung Jokowi menjelang pilpres 2019 hanya mengulang apa yang sudah dilakukannya dulu. Padahal, pekerjaan rumah Jokowi di bidang HAM masih jauh dari kata beres.

"Proses penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga masih mandeg," kata Wahyudi.

Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab berpendapat serupa. Menurutnya program di bidang HAM yang diusung kedua paslon “menyedihkan dan miskin imajinasi” karena tidak memiliki orientasi yang jelas ke depannya.

Segudang permasalahan di bidang HAM tak juga selesai dalam empat tahun pemerintahan Jokowi. Oktober lalu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat sepanjang 2014-2018 ada sekitar 488 peristiwa kebebasan beragama. Terkait HAM, Dari 17 program Nawacita—yang dulu dibanggakan Jokowi —enam di antaranya gagal diimplementasikan, sedangkan 11 lainnya tidak sepenuhnya berjalan.

Itu belum termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu seperti Peristiwa Talangsari, Lampung pada 1989; pembantaian dukun santet di Jawa Timur 1998-1999; kekerasan di Papua; dan seterusnya.

Sementara salah satu janji kubu Prabowo-Sandi adalah mengusung kebebasan pers (entah tulus, mungkin juga maksudnya menghabisi 'media cebong'), seperti ini: "Menjamin kebebasan Pers yang bertanggung Hawaï dan berintegritas, dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat."

Pernyataan kubu Prabowo-Sandi sebetulnya mirip janji Jokowi pada 2014 yang akan membuka akses jurnalis ke Papua. Nyatanya, hingga kini, janji tersebut hanyalah janji.

Di bidang korupsi, program yang diusung Jokowi-Maruf ada delapan, sedangkan Prabowo-Sandi cuma empat. Lagi-lagi tidak ada sesuatu yang baru yang ditawarkan kedua paslon, selain bahwa Jokowi-Maruf menawarkan penguatan sistem whistleblower di daerah. Oke, memang indeks persepsi korupsi Indonesia sudah membaik menurut Transparency International, bukan berarti pemerintah bisa berpuas diri. Ingat, masih ada kasus kekerasan terhadap penyidik lembaga anti rasuah Novel Baswedan yang sudah lebih dari satu tahun namun hingga kini masih gelap, serta kasus teror bom terhadap ketua KPK Agus Rahardjo.

Sementara di bidang terorisme Prabowo-Sandi fokus ke sinergi antara kepolisian dan TNI, sedangkan Jokowi-Maruf akan fokus ke pemahaman ideologi, pendidikan, dan penegakan hukum. Mungkin secara pengalaman, Prabowo menang karena kariernya yang cemerlang di militer. Tapi secara program, tampaknya Jokowi lebih komprehensif dalam hal pencegahan.

Secara teknis, dengan berbekal UU anti terorisme yang baru, Indonesia sudah membuat progres dalam memberantas terorisme. Sudah lebih dari 200 terduga teroris ditangkap pasca serangan bom Surabaya pada 13 Mei 2018.

Sayangnya masih ada kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berkeliaran di Poso yang tak kunjung bisa tertangkap. Satu hal lain, idealnya program pemberantasan terorisme kedua calon tak cuma melulu soal kekerasan, tapi juga bagaimana agar program rehabilitasi dan perlindungan korban bisa lebih baik.

Untunglah, yang berdebat masih manusia. Semoga saja Jokowi-Ma'ruf ataupun Prabowo-Sandi menyiapkan kejutan, agar tidak terpaku kisi-kisi. Ataupun selip lidah gimana gitu, biar seru. Kalau mengacu dokumen visi-misi doang, debatnya sudah pasti boring.

Jika semua berjalan terlalu mulus, mending menyimak media sosial. Berantemnya buzzer jauh lebih menarik disaksikan dibanding adu gagasan yang tak serius mengangkat kebijakan konkret dan progresif.