Pin emas akan menghiasi pakaian resmi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta masa bakti 2019-2024. Kebijakan ini muncul setelah DPRD dan Pemerintah Provinsi menyepakati Anggaran Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUPA-PPAS) 2019, pekan lalu. Salah satu hasil rapatnya menyetujui penganggaran Rp1,3 miliar untuk pengadaan pin emas.
Dalam website resmi APBD Jakarta, kebijakan ini termasuk ke dalam kebutuhan Sekretariat APBD bagian Pengadaan Pin Emas Anggota DPRD. Saat pelantikan 26 Agustus nanti, emas 22 karat seberat 5 gram akan diperuntukkan bagi 132 orang anggota legislatif, kemudian emas seberat 7 gram akan diberikan kepada 133 orang anggota. Persisnya, anggaran pengadaan pin emas mencapai Rp1.332.351.130.
Videos by VICE
Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta Yuliadi mengatakan pin emas tersebut digunakan sebagai tanda pengenal anggota dewan. Yuliadi mengaku, aturan mengenai pin emas sudah diatur dalam Permendagri yang menyatakan setiap anggota DPRD DKI berhak mendapatkan pin tersebut.
“Untuk tanda pengenal sebagai anggota dewan. Kita kasih dua ada yang kecil dan gede. Yang gede untuk acara resmi dan kecil untuk acara biasa,” kata Yuliadi kepada CNN Indonesia. Mungkin Yuliadi kurang paham kalau kita enggak sedang nanyain fungsi pin emasnya, tapi kenapa harus pin emas seharga miliaran yang dipilih jadi atribut. Kalau cuma sebagai tanda pengenal, pakai bordiran nama juga bisa keles.
Demam pin emas tidak terjadi di Jakarta saja. Di Aceh Utara, pelantikan 45 anggota DPRD 2 September mendatang juga melibatkan pemberian pin emas. Wilayah yang mengharamkan PUBG itu sepertinya tidak punya keraguan soal apakah pengeluaran aneh macam ini diperlukan. Pelaksana Sekretaris DPRD Aceh Utara Azhari Hasan mengatakan, selain pin emas, anggota DPRD terpilih juga bakal mendapatkan satu setel jas baru.
“Pemberian baju itu memang fasilitas yang harus diberikan ke anggota dewan. Itu sesuai peraturan pemerintah. Pin emas juga begitu. Nilainya Rp5 juta sudah termasuk pajak, per dewan dapat pin emas,” ujar Azhari kepada Kompas. Azhari menyebut prosesi ini memakan biaya Rp200 juta lebih.
Pindah ke Batam, kita lagi-lagi menemukan hal serupa. Pelantikan anggota DPRD Kota Batam periode 2019-2024 mengalokasikan Rp340,5 juta,juga untuk pengadaan pin emas.
“Pinnya sudah selesai dilelang. Prosesnya sudah dimulai sejak Maret lalu. Diberikan pada yang bersangkutan pada saat menjelang hari pelantikan,” ujar Kepala Bagian Humas DPRD Kota Batam Taufik kepada Kompas. Selain pin emas, dianggarkan pula jas dengan total nilai Rp187,5 juta untuk tiap-tiap anggota dewan terpilih. Udin P. Sihaloho menyebutkan di kesempatan terpisah, pin emas yang diberikan adalah jenis emas 23 karat. Dia sendiri sudah mempunyai dua pin emas hasil menjadi anggota dewan dua periode sebelumnya. Enak betul hidupnya.
Kalau kamu pikir mereka semua sudah boros, tenang, masih ada yang lebih boros lagi dong. Nominal daerah-daerah di atas masih kalah jauh dengan anggaran baju dinas dan pin emas buat anggota DPRD Sumatera Selatan sebesar Rp2,45 miliar. Bahkan di sana, pengadaan baju dinas sampai terbagi menjadi empat jenis: pakaian dinas harian, pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, dan pakaian sipil lengkap. Bersama pin emas seberat 8 dan 10 gram, DPRD Sumsel, lewat Sekretarisnya Muhammad Jabir, mengatakan pembelian ini tidak masalah karena hanya sekali dalam lima tahun.
Praktik pengadaan baju dinas berjenis-jenis juga terjadi di Bangka Belitung. Di sana anggota dewan terpilih dikasih empat setel pakaian dan pin emas. Tapi, biaya yang dihabiskan “hanya” Rp638 juta, jauh di bawah pengeluaran Sumsel.
Saya jadi ingat, awal Agustus lalu DPRD Ponorogo memutuskan untuk tidak jadi membeli pin emas sebagai atribut dan menggantinya menjadi pin kuningan saja mengikuti saran Badan Pemeriksa Keuangan. Mendengar kabar teman-teman sejawatnya kini pada punya pin emas, mereka kayaknya nyesel deh enggak jadi beli.
