Berdalih Lindungi Diri dari Palestina, Israel Berniat Izinkan Warganya Pegang Senjata

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat berpidato pada 29 Januari 2023, mengumumkan rencana pemerintahannya “memperluas dan mempercepat proses terbitnya izin kepemilikan senjata bagi ribuan warga sipil Israel”. Keputusan itu dibuat setelah terjadinya dua insiden penembakan oleh warga Palestina di Yerusalem Timur yang bertepatan dengan Hari Peringatan Holocaust.

Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mendukung penuh inisiatif sang perdana menteri. “Warga sipil bisa melindungi diri jika bawa senjata,” tandasnya. 

Sebagai balasan atas serangan yang berlangsung akhir pekan lalu, ia berjanji akan memperluas wilayah permukiman untuk warga Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Penembakan pertama yang menyasar kanisah di Yerusalem Timur terjadi pada Jumat (27/1/2023) pekan lalu. Tujuh orang tewas dan tiga terluka dalam insiden tersebut. Pelakunya adalah seorang pemuda asal Palestina yang berusia 21. Ia tewas ditembak di lokasi kejadian.

Aksi penembakan kembali terjadi keesokan harinya di Old City. Kali ini, dua orang terluka dan pelakunya bocah 13 tahun. Anak laki-laki itu juga ditembak, tapi selamat. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Otoritas Israel telah menyegel rumah kedua pelaku.

Dua serangan ini diduga bermotif balas dendam kepada pasukan keamanan Israel yang membunuh sembilan warga Palestina, termasuk perempuan 61 tahun, di kamp pengungsian Jenin, Tepi Barat. Razia itu menjadi yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir. 

Keputusan tersebut merupakan salah satu dari banyaknya rencana yang hendak direalisasikan oleh pemerintahan baru Israel, yang sejauh ini menerima banyak pertentangan dari rakyatnya sendiri. Warga Israel menolak keras dibuatnya RUU yang dikhawatirkan akan mengubah peradilan negara. Reaksi mereka telah meluas jadi aksi demo besar-besaran selama empat akhir pekan berturut-turut. Puluhan ribu warga turun ke jalan untuk memprotesnya. Beberapa di antara mereka juga mengutuk sikap pemerintah terhadap rakyat Palestina.

Banyak yang khawatir RUU itu akan melemahkan kekuasaan Mahkamah Agung, badan yudisial tertinggi yang mengawasi jalannya pemerintahan di Israel, apabila disahkan. Hal ini dapat meloloskan para pejabat korup untuk menguasai kursi pemerintahan, terlepas dari reputasinya yang buruk. PM Netanyahu, misalnya, tengah menghadapi tiga kasus korupsi. Namun, ia bersikeras skandal korupsi sengaja dijeratkan kepadanya karena ada motif politik.

PM Netanyahu bersikukuh dia bisa menang lagi berkat rakyat Israel. Padahal kenyataannya, aksi demo warga kerap terjadi untuk memprotes rezimnya. Gelombang unjuk rasa diperkirakan akan semakin melebar di Israel guna menentang RUU tersebut.