Pandemi Tak Melulu Suram, Muncul Kabar Baik Penegakan HAM di Berbagai Negara

Sejak 2001, Amnesty International menjalankan kampanye ‘Write for Rights’ berskala internasional. Semua orang, dari kebangsaan manapun, dalam kampanye ini dipersilakan menulis surat, email, atau membuat twit berisi tekanan kepada para penguasa dan otoritas yang terbukti melanggar HAM. Redaksi VICE berkolaborasi bersama Amnesty, mencatat beberapa kisah sukses dari kampanye ‘Write for Rights’ yang berlangsung selama 2020 lalu. Kalian bisa mempelajari apa saja isu yang diangkat dalam kampanye ini, atau bahkan terlibat perjuangan bersama ini, lewat tautan berikut.

Rasanya klise apabila kita mengingat 2020 sekadar sebagai tahun penuh bencana yang hampir tak teratasi.

Pandemi mematikan menjadi kisah terbesar tahun yang diwarnai bencana lingkungan, tindakan represif berskala historis, dan pelanggaran hak asasi manusia beruntun. Begitu banyak orang ingin melupakan 2020, tetapi selama 12 bulan itu ada juga peristiwa yang patut dirayakan. Momen kemenangan, kebahagiaan, dan kegembiraan pribadi, serta kemenangan hak asasi manusia di berbagai belahan dunia. Berikut beberapa contohnya

Tahun 2020 diawali kejutan: Pada Januari, Irlandia Utara akhirnya melegalkan pernikahan pasangan sesama jenis, lima tahun setelah wilayah Inggris Raya lainnya. Pada Mei, pasangan sesama jenis untuk pertama kalinya mengikat janji pernikahan di Kosta Rika.

Di bulan Desember, Swiss mengesahkan undang-undang pernikahan sesama jenis dan menyederhanakan prosedur pengakuan jenis kelamin yang tak lagi terikat norma heteroseksual, meskipun undang-undang ini kemungkinan masih akan melewati referendum pada 2021.

Pada Maret, pemerintah Spanyol memperkenalkan undang-undang baru yang mendefinisikan pemerkosaan sebagai hubungan seksual tanpa persetujuan. Spanyol merupakan negara kesepuluh di dunia yang mengakui hal ini.

Keputusan ini diumumkan setelah maraknya kasus-kasus pemerkosaan massal yang mendapat sorotan publik, yang membuat para aktivis berkesimpulan sistem peradilan merugikan korban. Salah satunya kasus “La Manada” (Gerombolan Serigala), ketika pengadilan tingkat rendah hanya memberi dakwaan ringan pelecehan seksual kepada lima orang lelaki. Putusan tahun 2018 ini memantik protes di seluruh Spanyol dan membuat pemerintah berkomitmen mereformasi definisi hukum pemerkosaan agar selaras standar hak asasi manusia internasional.

Pada April 2020, Kanada akhirnya mengambil langkah penting mewujudkan keadilan setelah menerima lebih dari 400.000 surat pendukung Amnesty Internasional untuk anak-anak muda Grassy Narrows First Nation.

Lima puluh tahun lalu, sebuah pabrik kertas di hulu membuang sekitar 10 ton merkuri ke sungai tempat masyarakat asli Anishinaabe  menggantungkan hidup dan tradisi budayanya. Lokasi tersebut padahal dilindungi pakta dan undang-undang hak asasi manusia. Kandungan merkuri tinggi pada ikan di Grassy Narrows merugikan kesehatan anggota masyarakat selama beberapa generasi. Keracunan merkuri menyerang sistem saraf yang menyebabkan mati rasa, kesulitan koordinasi anggota tubuh, kehilangan penglihatan, kesulitan belajar, luka otak, dan banyak kondisi kesehatan lainnya. Anak yang lahir dari ibu yang terpapar metil merkuri mengalami gangguan kesehatan dan pertumbuhan sepanjang hidupnya.

Pemerintah Kanada, baik di tingkat federal maupun provinsi, selama beberapa periode menyembunyikan informasi kesehatan penting dari warga Grassy Narrows, menolak membersihkan sistem sungai, gagal menyediakan perawatan kesehatan spesialis, dan pada beberapa kesempatan menyangkal adanya ancaman keracunan merkuri.

Setelah perjuangan dan advokasi tanpa lelah oleh anggota masyarakat selama beberapa dekade, pada April 2020 ditandatangani perjanjian bernilai US$ 19,5 juta untuk membangun fasilitas tempat perawatan korban keracunan merkuri baik di Grassy Narrows maupun di lokasi tempat tinggal masyarakat Anishinaabe yang juga terdampak keracunan merkuri. Pemerintah provinsi juga telah berkomitmen memperbaiki sistem pengairan.

Sejak Maret 2020, otoritas El Salvador menahan ribuan orang yang diduga melanggar aturan karantina virus corona di “pusat pengendalian” milik pemerintah. Amnesty Internasional menemukan dokumen legal yang menyatakan sejumlah orang ditahan hanya karena keluar rumah membeli makanan atau obat-obatan. Ada yang ditahan di pusat pengendalian ini selama beberapa minggu tanpa kejelasan kapan mereka akan dilepas, dan juga tanpa akses sarana preventif corona semisal pembatasan sosial, air bersih, masker, atau pengujian yang efektif.

Untungnya, pada akhir Agustus, jumlah orang yang ditahan di pusat ini menurun drastis berkat upaya sejumlah LSM lokal, tekanan masyarakat global, dan peraturan Dewan Konstitusi Mahkamah Agung. Pada akhir 2020, pusat-pusat tersebut telah benar-benar kosong.

Pada Februari, hukuman untuk pembela hak perempuan di Iran, Yasaman Aryani dan ibunya, Monireh Arabshahi, berkurang signifikan setelah muncul aksi 1,2 juta pendukung Amnesty Internasional.

Setahun sebelumnya, pada 8 Maret 2019, tepat pada Hari Perempuan Internasional, sebuah video yang menampilkan Aryani, Arabshahi, dan pembela hak-hak perempuan lainnya menjadi viral. Rekaman itu menunjukkan mereka membagikan bunga kepada penumpang perempuan kereta metro di Tehran tanpa kerudung, sembari mendiskusikan harapan untuk hak perempuan di Iran.

Pada 10 April di tahun yang sama, Aryani ditangkap aparat keamanan Iran dan dibawa ke lokasi yang tak diketahui. Ibunya ditangkap keesokan harinya. Selama sembilan hari berikutnya, Aryani ditahan di ruang isolasi, dan menurut dia, mendapat interogasi intensif dan dipaksa “mengaku” bahwa pihak “oposisi” luar negeri “mendorongnya” melakukan aktivisme hak asasi manusia, memaksanya “bertobat”, dan menyatakan ia “menyesali” tindakannya. 

Pada Juli 2019, Aryani dan Arabshahi mendapat hukuman 16 tahun penjara. Setelah kampanye internasional terus-menerus dari pendukung Amnesty, masa tahanan itu dikurangi menjadi sembilan tahun tujuh bulan, yang akan mereka jalani selama lima tahun enam bulan. Keringanan hukuman ini adalah sebuah kemajuan, meski seharusnya pasangan ibu dan anak ini sama sekali tak perlu ditahan. Perjuangan membebaskan mereka tanpa syarat masih berlanjut.

Pada Juli 2020, nyawa remaja bernama Magai Matiop Ngong dari Sudan Selatan terselamatkan, antara lain berkat peran besar solidaritas internasional yang digalang Amnesty Internasional.

Ketika Magai berusia 15 tahun, dia terlibat perselisihan dengan seorang tetangga. Magai mengambil pistol ayahnya, dan ketika sepupunya berusaha melerai, Magai memberikan tembakan peringatan ke tanah. Setidaknya satu peluru terpental dan mengenai sepupunya yang kemudian meninggal di rumah sakit. Di persidangan, Magai tidak diwakili pengacara – sebagaimana diwajibkan undang-undang – dan divonis bersalah atas pembunuhan. Dia diganjar hukuman mati di tiang gantungan.

Warga dunia menunjukkan solidaritas hebat melalui 765.000 aksi dukungan, termasuk surat dan cuitan di media sosial, yang meminta agar hukuman mati Magai dibatalkan karena kasusnya merupakan kecelakaan tragis. Pada 14 Juli tahun lalu, Pengadilan Banding Sudan Selatan membatalkan hukuman tersebut dan Magai terbebas dari hukuman mati pada 29 Juli. (Keluarga korban mengajukan banding atas keputusan tersebut dan masih menunggu penyelesaian).

Pada saat itu, Magai berkata kepada Amnesty, “Terima kasih banyak. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Anda tidak tahu betapa bahagianya hati saya.“

Pada Juli, setelah laporan Amnesty Internasional terbit, jaksa penuntut umum federal Brasil di negara bagian Rondônia mengumumkan kantornya akan menyelidiki tuduhan penggundulan hutan dan penyitaan tanah di rantai pasokan produsen daging terbesar di dunia, JBS.

Seminggu kemudian, mantan auditor independen perusahaan tersebut mengkonfirmasi ia menuntut JBS atas klaim operasi mereka di hutan Amazon bebas penggundulan hutan. Kemudian, kantor investasi paling bergengsi di Eropa, Nordea Asset Management,  menghapus JBS dari portofolionya dengan alasan terungkapnya fakta tentang rantai pasokan tidak langsung milik JBS. Pada bulan Oktober, JBS berjanji akan memantau seluruh rantai pasokannya sebelum 2025, termasuk peternakan bermasalah “pemasok tak langsung” yang terlibat penggundulan hutan ilegal.

Pada Juli 2020 Sudan melarang praktik sunat perempuan (female genital mutilation/FGM). Pada November, otoritas Sudan mengumumkan polisi akan mulai memberlakukan larangan ini dan memberi tahu bahwa praktik tersebut ilegal dan bisa diganjar penjara hingga tiga tahun. Dirjen Kepolisian Ezzeldin El Sheikh mengatakan pentingnya peran pemimpin agama untuk membantu mengakhiri praktik di negara dengan mayoritas penduduk muslim tersebut.

Ahmed Elzobier, anggota divisi penelitian isu-isu Sudan di Amnesty, mengatakan kepada VICE, “Di Sudan, perubahan undang-undang 2020 dan kriminalisasi Pemotongan Kelamin Perempuan  adalah langkah positif. Perubahan undang-undang ini terjadi setelah beberapa dekade kampanye tanpa henti dari berbagai organisasi masyarakat sipil di negara tersebut. Namun sayangnya, praktik FGM sudah terlanjur mengakar di negara ini. Sudan merupakan salah satu negara di dunia dengan tingkat prevalensi kasus FGM tertinggi. Hukuman saja tidak akan membuat tradisi ini hilang dalam semalam. Kriminalisasi FGM harus disertai kampanye jangka panjang dan berkelanjutan mengenai konsekuensi praktik yang bisa mengancam jiwa jutaan perempuan dan anak perempuan di seluruh Sudan.”

Pada minggu yang sama dengan pengumuman mengenai sunat perempuan ini, dewan menteri mengumumkan mereka akan mengesahkan semua pasal dalam Piagam Afrika 1999 tentang Hak dan Kesejahteraan Anak, sebuah langkah penting untuk menghentikan pernikahan anak di negara tersebut.

Pada akhir November 2020, Skotlandia menjadi negara pertama di dunia yang menyediakan produk menstruasi gratis untuk semua orang. Setelah kampanye panjang bertahun-tahun, sebuah undang-undang yang diajukan kepada Parlemen Skotlandia oleh anggota parlemen Partai Buruh, Monica Lennon, disahkan secara bulat. Undang-undang ini menjadi landasan hukum kewajiban otoritas lokal menyediakan tampon dan pembalut wanita untuk “siapa saja yang membutuhkannya”.

Pada akhir tahun 2020, sorak-sorai di Argentina menjadi judul pemberitaan ketika negara itu mencetak sejarah dengan melegalkan aborsi.

Setelah perjuangan selama bertahun-tahun, dan memenuhi janji kampanyenya, Presiden Argentina Alberto Fernández mengajukan rancangan undang-undang bersejarah ke Kongres untuk melegalkan aborsi. Sebuah sesi raksasa di Senat berakhir dengan para senator menyetujui undang-undang tersebut, yang sebelumnya telah lolos di dewan deputi negara tersebut, 38 banding 29 dengan satu abstain. Dengan disetujuinya undang-undang ini, setiap orang yang membutuhkan aborsi bisa melakukannya hingga 14 minggu usia kehamilan. Sebelumnya, aborsi hanya boleh dilakukan pada kasus pemerkosaan atau gawat darurat medis.

Pada November dan Desember 2020, Amnesty Internasional menjalankan kampanye Write for Rights untuk ke-19 kalinya. Kampanye ini ditandai dengan pengiriman ratusan ribu surat, email, pesan teks, dan tweet dukungan untuk sepuluh individu dan kelompok yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia di seluruh dunia. 

Orang-orang seperti Gustavo Gatica, Nassima al-Sada, dan  El Hiblu 3 tetap melanjutkan perjuangan mereka di 2021, dengan dorongan dari anggota dan pendukung Amnesty. 

Di tengah perjuangan dunia mengatasi pandemi virus corona, kita perlu mengingat, mengakui, dan merayakan kemenangan dan kemajuan yang telah kita raih bersama. Seiring bergulirnya 2021, masih banyak yang perlu diperjuangkan dan dimenangkan.