Ambisi Nikel di Sulawesi Berlumur Darah Pekerja

Prestasi ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri baginya yang baru genap 20 tahun. Nirwana membagikan kesibukan sehari-hari mengoperasikan crane lewat akun TikTok pribadi. Konten video Nirwana membawa namanya semakin dikenal sebagai seleb TikTok. Namun, di tempat kerja yang ia banggakan itu pulalah Nirwana mengembuskan napas terakhirnya.

Pada 22 Desember malam, tahun lalu, karyawan muda itu terjebak kobaran api akibat meledaknya tungku smelter PT GNI. Selain Nirwana, seorang karyawan bernama Made Detri Hari Jonathan juga tewas mengenaskan dalam insiden kebakaran tersebut. Berdasarkan laporan perusahaan yang diperoleh VICE World News, PT GNI menyatakan peristiwa ini dapat terjadi karena adanya kelalaian pekerja yang lupa menutup katup.

Kematian mereka memicu aksi mogok di kalangan pekerja PT GNI awal bulan lalu. Usut punya usut, buruh rupanya berdemo bukan sebatas menuntut keadilan untuk kedua korban. Itu bentuk luapan emosi mereka atas segala pelanggaran yang terjadi di balik pintu. Puncaknya pada 14 Januari, ketika pengunjuk rasa bentrok dengan tenaga kerja asing asal Tiongkok yang ditugaskan menjaga properti perusahaan. 500 personel polisi dikerahkan untuk meredam kerusuhan yang menewaskan satu pekerja domestik dan satu TKA. Sebanyak 71 pekerja diamankan menyusul bentrokan tersebut.

Rentetan insiden kecelakaan kerja mencoreng reputasi PT GNI sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada Desember 2021. Serikat pekerja telah berulang kali menyuarakan keresahan mereka atas praktik perusahaan yang tidak mementingkan keselamatan. Tapi yang terjadi di lapangan, PT GNI bisa terus beroperasi dan tak pernah sekalipun ditindak.

Pengamat menyebut ada alasan lebih besar mengapa pihak berwenang diam saja melihat pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Salah satunya guna mewujudkan ambisi negara untuk menjadi pemain kunci di industri nikel.

“Jokowi cuma peduli pada pertumbuhan ekonomi, sehingga ia menutup mata terhadap kondisi pekerja dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proses penambangan,” kata Muhamad Ikhsan, dosen dan peneliti senior di Paramadina Public Policy Institute, Jakarta.

“Sektor ini berkembang pesat, sehingga negara memilih bungkam demi menggenjot ekonomi.”

“Kita bangun sebuah ekosistem untuk mobil listrik. Lithium baterai dari kita, EV baterai dari kita sehingga muncul ekosistem mobil listrik yang kita kerja samakan,” kata Jokowi, dikutip CNBC Indonesia Agustus lalu.

“Sehingga ekosistem besarnya menjadi kita dapatkan dan kita menjadi sebuah kekuatan besar untuk mobil listrik dunia. Karena Indonesia adalah penghasil nikel terbesar, ini yang menjadi kekuatan besar kita.”

PT GNI selaku anak perusahaan tambang asal Tiongkok, Jiangsu Delong Nickel Industry, merupakan satu dari segelintir investor asing yang bersedia kerja sama dengan Indonesia. Rekam jejak negara yang cukup buruk di bidang lingkungan hidup membuat banyak investor asing ragu-ragu menjalin kesepakatan dengan Indonesia. Sepanjang tahun lalu, Delong menggelontorkan $3,2 miliar (Rp48,4 triliun) untuk proyeknya di Sulawesi, menjadikan Tiongkok sumber investasi besar bagi sektor nikel dalam negeri.

Angela Tritto, postdoctoral fellow di Institute for Emerging Market Studies Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong, mengungkapkan kelonggaran hukum dan upah buruh murah sebagai alasan utama perusahaan Tiongkok senang berinvestasi di Tanah Air.

“Negara-negara seperti Indonesia yang kaya akan sumber daya mineral, tapi kebijakan lingkungannya longgar jadi incaran,” terangnya.

Didanai dua perusahaan milik Tiongkok, China First Heavy Industries Group dan Xiamen Xiangyu Group, Jiangsu Delong membangun kawasan industri seluas 2.200 hektar di Sulawesi pada 2015 lalu. Selain PT GNI, perusahaan ini menjalankan dua pabrik feronikel dan baja tahan karat lainnya dalam rangka mewujudkan proyek Belt and Road initiative besutan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

“Entah gimana caranya [perusahaan Tiongkok] mampu membangun pabrik pengolahan nikel dengan harga murah tapi pengerjaannya cepat,” kata Henry Sanderson selaku editor eksekutif Benchmark Mineral Intelligence. “Tak ada satu pun yang tahu apa rahasianya.”

Menurut laporan yang disajikan Paramadina Public Policy Institute pada 2020, pembangunannya bisa sengebut itu karena perusahaan Tiongkok jarang mengindahkan standar keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan. China Labor Watch tahun lalu mengungkap, dari hasil wawancara bersama 124 buruh migran asal Tiongkok di smelter Jiangsu Delong, lebih dari separuhnya tidak mengantongi visa kerja yang sah. Sepertiganya bahkan tidak diberikan kontrak kerja oleh perusahaan. Beberapa buruh mengaku paspor mereka disita, dan gajinya ditahan hingga empat bulan.

Temuan ini sejalan dengan pengalaman pribadi Amirullah yang diberhentikan sepihak setelah 13 bulan bekerja di PT GNI. Namun, selama ia bertugas mencatat ore yang masuk ke jetty, lelaki yang berusia 28 itu tak pernah sekali pun menerima APD. Amirullah dipecat sebulan setelah ketahuan menjadi anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT GNI.

“Selama saya kerja 1 tahun 1 bulan, saya tidak pernah mendapatkan APD, baju pelindung diri. Saya hanya diberikan helm,” kata Amirullah saat dihubungi VICE World News. “Jadi kami hanya bekerja pakai baju biasa. Kadang beli.”

Ditambah lagi, menurutnya, ada banyak rekan-rekan kerjanya dulu yang tak kunjung menjadi pegawai tetap/PKWTT, padahal mereka sudah lama bekerja di PT GNI. Sejak itulah mereka mulai berserikat demi mendapatkan hak-haknya.

Saat masih menjadi karyawan PT GNI, Amirullah pernah mendengar kabar dua pekerja tewas terlindas truk di kawasan pabrik. Namun, banyak insiden dianggap sebagai angin lalu.

Diwawancarai VICE World News, sopir truk bernama Ode menceritakan betapa keras lingkungan kerja di sana. Setiap hari, ia ditargetkan mengangkut batu bara dari jetty sebanyak 12 kali trip, dan 18 kali membawa ore dari gudang penyimpanan ke smelter. Masalahnya, jalanan yang dilintasi berlubang, sehingga bisa berabe kalau tidak hati-hati.

“Mandor selalu bilang, pelan-pelan saja. Tapi kalau target trip tidak tercapai, mereka akan marah-marah dan membuat penilaian buruk ke pekerja,” ungkapnya. “Jadi kalau mau target itu tercapai, harus lebih cepat memacu kendaraan. Jadi kalau sudah begitu, tidak ada lagi keselamatan, karena hanya mengejar target.”

Dodi, teman satu kos Ode yang bertugas memindahkan batu bara di pelabuhan, sepakat kalau perusahaan masa bodoh dengan keadaan sekitar dan kondisi para pekerjanya. “Soal menjaga keselamatan [dan] lingkungan, tidak ada. Kalau batu bara tumpah ke laut, ya nda ada masalah. Tidak pernah dimasalahkan,” tuturnya. “Makanya di sepanjang pantai tempat pelabuhan sangat kotor. Tidak ada lagi ikan.”

Tak sedikit TKA yang juga diperlakukan tidak adil di pabrik. Pada 2021, buruh asal Tiongkok membeberkan kepada The Washington Post, dia dipukuli satpam setelah cekcok dengan manajer. Padahal, saat itu ia hanya minta izin pulang ke kampung halamannya. Lalu pada Oktober masih tahun yang sama, lima TKA nekat minta bantuan penyelundup karena sudah tidak sanggup menghadapi eksploitasi di tempat kerja. Sayangnya, mereka kegep orang perusahaan di Malaysia.

“Ini juga yang menjadi pertanyaan kita. Apakah upaya penindakan [terhadap perusahaan] akan berpotensi merusak iklim investasi di Indonesia?” kata April Perlindungan dari JATAM. “Idealnya, ketika negara serius mendorong lahan investasi yang dibangga-banggakan ini, negara seharusnya juga berani melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.”

Sebagai buntut dari bentrokan antarpekerja, Polri diperintahkan untuk mengungkap dalang kerusuhan itu. Sementara itu, Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi mengklaim ada provokator dari luar.

Dalam pernyataan resminya, PT GNI mengatakan tengah melakukan penyelidikan bersama penegak hukum. Masyarakat diimbau tidak langsung memercayai “berita-berita ambigu” yang berpotensi menyebabkan “kesalahpahaman”. VICE World News tidak mendapat respons dari PT GNI dan Jiangsu Delong.

Dari keterangan juru bicara Polda Sulteng Didik Supranoto, seperti dikutip media, pengunjuk rasa dan TKA saling menyerang satu sama lain. Jumlah personel yang dikerahkan tak mampu meredam kerusuhan itu. Ketika artikel ini ditulis, 17 pekerja masih ditahan atas dugaan melakukan perusakan dan pembakaran. 

Kepada VICE World News, seorang TKA asal Tiongkok mengaku diperintahkan untuk menghalau pengunjuk rasa yang berusaha masuk. Ia menyaksikan orang saling lempar-lemparan batu.

Direktur China Labor Watch Li Qiang menuduh PT GNI sengaja menjadikan TKA sebagai tameng. Dari hasil wawancara bersama lusinan TKA, China Labor Watch menemukan para TKA dipersenjatai tongkat besi malam itu. Dalam video yang beredar, sejumlah TKA tampak sedang mempersiapkan tongkat besi dengan ujung runcing.

Ode juga ikut aksi, tapi ia sendiri tak tahu apa sebenarnya yang memicu bentrokan. Ia hanya menyaksikan orang-orang saling berlarian dan mengeluarkan umpatan cacian. Lelaki itu sempat merekam orang membakar mobil, tapi videonya segera dihapus karena takut diperiksa perusahaan. Ia takut dituduh memprovokasi kerusuhan.

Li menerangkan, jumlah TKA yang bekerja di PT GNI tidak sebanyak pekerja lokal. Mereka mendapat upah lebih baik, yang akhirnya menimbulkan kebencian antarpekerja. Apalagi, pekerja lokal kerap dipotong gaji karena berbagai alasan. Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor pun menyebut kesenjangan upah sebagai faktor utama terjadinya konflik internal. Tapi menurut Ode, mereka tidak akan nekat menyerang TKA karena tahu bisa mendapat hukuman.

“Di perusahaan, seberapa bencinya pun orang sama orang Cina, tidak mungkin memukul. Karena kalau memukul, pasti kontrak akan diputus. Langsung hilang pekerjaan kita. Siapa yang mau,” kata Ode.

Sementara itu, TKA yang diwawancarai VICE World News mengaku cuma ingin mencari nafkah di Indonesia. “Kami jauh-jauh ke sini buat bekerja. Enggak ada yang mau terlibat dalam masalah ini,” katanya. Semua karyawan PT GNI yang menjadi narasumber kami meminta agar nama mereka dirahasiakan. Pasalnya, perusahaan melarang mereka berbicara dengan media.

PT GNI kerap memeriksa ponsel karyawannya secara paksa sebagai bentuk membungkam mereka. Mei lalu, PT GNI mendenda perusahaan kontraktor sebesar 100.000 yuan (Rp222 juta) lantaran menyebarkan foto TKA yang bunuh diri di grup chat.

Dedi Askary, Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, mengutarakan pihaknya telah mencatat sedikitnya tujuh kasus kematian pekerja di PT GNI sepanjang tahun lalu. Dua di antaranya TKA bunuh diri. Berulangnya insiden kecelakaan kerja di tambang nikel itu menandakan perusahaan gagal menerapkan K3 dengan benar, persis seperti yang diceritakan Amirullah.

Pada Juni 2022, karyawan pabrik PT GNI hanyut terseret longsor saat mengoperasikan ekskavator di malam hari. Bulan berikutnya, karyawan yang baru dua minggu bekerja tewas terpanggang karena kecebur dalam slag.

“Pihak manajemen sangat tertutup,” kata Dedi saat dihubungi VICE World News lewat panggilan telepon. “Mereka sulit sekali dijangkau.”

Catatan buruk PT GNI dan induk perusahaannya sangat kontras dengan pabrik pengolahan nikel milik Brasil yang juga beroperasi di Indonesia. Menurut laporan tahunan Vale Indonesia pada 2021, tidak ada kasus kecelakaan kerja yang terjadi selama enam tahun berturut-turut.

Pabrik Vale membentuk unit manajemen risiko yang berwenang melaksanakan evaluasi berkala. Laporannya kemudian akan ditinjau oleh dewan direksi dan komite audit. Lain ceritanya dengan PT GNI, yang tak pernah mengungkapkan apa saja langkah-langkah yang telah diambil perusahaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan para pekerjanya. Bahkan situs resminya hampir tak mencantumkan informasi apa pun tentang operasi, struktur, dan kebijakan perusahaan. Nama direkturnya juga tidak ada.

Praktik industri pertambangan di seluruh dunia mendapatkan pengawasan yang ketat dari publik, sehingga perusahaan-perusahaan di sektor ini perlu mematuhi standar global dan memastikan rantai pasokannya bersih. Akan tetapi, perusahaan asal Tiongkok, yang kebanyakan disokong negara, kerap mendapat pengecualian.

“Negara yang dipilih perusahaan Tiongkok untuk berinvestasi biasanya tergantung pada hubungan politiknya,” kata Alvin Camba, lektor Josef Korbel School of International Studies di Universitas Denver yang mendalami investasi Tiongkok di Indonesia. “Maka dari itu, mereka memilih negara-negara seperti Indonesia karena ada peluang perlindungan yang lebih besar.” 

Terlepas dari itu semua, sudah jelas pemerintah berada di pihak mana. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengimbau supaya tidak ada yang melebih-lebihkan kejadian ini. “Jangan terlalu dibesar-besarkan, proporsional saja lah. Jangan dibuat tambah kompor lagi,” ujarnya, dikutip media.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo menyebut ada yang memprovokasi aksi mogok kerja, yang membuatnya seolah-olah TKA telah melakukan pemukulan terhadap pekerja lokal.

“Peristiwa yang terjadi awalnya adalah adanya ajakan mogok (kerja) dari karyawan yang menimbulkan pro dan kontra, dan ada upaya pemaksaan, sehingga di situ muncullah ditolak dan diviralkan dan diprovokasi, bahwa terjadi pemukulan dari TKA terhadap TKI,” kata Listyo dalam konferensi pers 16 Januari lalu.

Namun, Muhamad Ikhsan mengatakan, kesalahan yang sama bisa terulang jika tidak ada keseriusan membenahinya. “Apa yang terjadi di PT GNI [Januari lalu] bisa terulang kembali kalau pemerintah tidak serius menangani masalahnya,” pungkasnya.

Follow Rachel Cheung di Twitter dan Instagram.

Eko Rusdianto turut berkontribusi dalam laporan ini.