Penyebab Kualitas Infrastruktur di Indonesia Bapuk padahal Anggaran Besar

Eksekusi pembangunan infrastruktur daerah di Indonesia cocok banget jadi bahan meme expectation vs reality. Hasil pembangunan proyek pemerintah sering terkesan enggak sebanding sama besarnya anggaran. Baru-baru ini foto viral dermaga di Pantai Lombang, Kabupaten Sumenep, Madura, bisa jadi contoh persoalan infrastruktur yang sering muncul di negara ini.

Warganet heran beton kecil ukuran empat meter persegi itu diklaim sebagai dermaga, serta dipasangi papan informasi yang mengatakan anggarannya berbiaya Rp182 juta.

Dermaga yang lebih mirip panggung pentas seni itu lantas jadi perbincangan warganet. Kebanyakan mempertanyakan mengapa tumpukan beton gitu doang menghabiskan uang negara begitu banyak.

Anggota DPRD Sumenep dari PKB Nurfitriana Busyro mencoba menenangkan khalayak. Lewat akun pribadinya, istri Bupati Sumenep itu mengaku langsung bertanya ke Dinas Pariwisata Sumenep. Kata Nurfitriana, Dinpar bilang bangunan beton yang difoto cuma sebagian dari dermaga apung untuk wisatawan. Gara-gara Pantai Lombang tutup akibat pandemi, bagian lain dari dermaga apung diamankan biar enggak dicuri atau rusak.

Nurfitriana lantas mengunggah foto dermaga dalam keadaan utuh, yang saya yakin banget tetap enggak menjawab keheranan kita semua soal harganya yang ratusan juta. 

Pemandangan di Sumenep, terkait infrastruktur yang hasil akhirnya dipertanyakan atau cepat rusak, cukup lazim di negara ini. Ada beberapa contoh lain yang tak kalah suram: pembangunan jembatan hutan kota Kemayoran bernilai Rp5 miliar  roboh sehari setelah diresmikan; pembangunan tiga toilet sekolah ukuran 2,7 x 2,6 meter seharga Rp196 juta di Bekasi hanya untuk dipasangi WC jongkok; Gedung Serbaguna Desa Tegalrejo ambruk kena angin meski sudah dibangun dengan anggaran setengah miliar; hingga ruas jalan senilai Rp9,9 miliar di Sumatera Utara langsung rusak meski baru setahun dipakai.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut lebih dari 30 persen korupsi di Tanah Air berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa. Pembangunan infrastruktur yang merupakan bagian pengadaan barang dan jasa ikut termasuk proyek rawan korupsi.

“Infrastruktur masih menjadi objek paling rawan. Anggaran besar, kemudian pengawasan lemah,” kata Wakil Koordinator ICW Ade Irawan pada 2017, dilansir Tempo. Indikasi rasuah juga hadir pada kasus jalan rusak 9,9 miliar di Sumut tadi.

Pada 2008, dosen Teknik Sipil UGM Agus Taufik pernah meneliti di 28 provinsi dan mendapatkan hasil bahwa 44 persen kerusakan infrastruktur, khususnya jalan, disebabkan konstruksi yang tidak memenuhi standar. Kepadatan tanah serta kualitas beton dan aspal biasanya jadi pemicu. Lalu, sebanyak 44 persen disebabkan sistem pengendalian air, sedangkan sisa 12 persen karena kelebihan muatan (beban jalan dari kendaraan yang melintas terlalu besar).

Pertanyaan selanjutnya, mengapa banyak konstruksi fasilitas umum tidak memenuhi standar seperti ini? Untuk memahami realitas lapangan, VICE ngobrol kepada kontraktor swasta asal Bekasi sekaligus Anggota Himpunan Pengusaha Muda DKI Jakarta Jaka Arvianto. 

Apakah ada kebiasaan nilai anggaran yang ditulis pemerintah dalam rencana berbeda dengan yang diajukan ke kontraktor sehingga hasilnya ngenes, Jaka menyebut kemungkinan seperti itu "bisa saja terjadi". Namun, ia lebih menyoroti bagaimana kelompok penyedia proyek—enggak cuma pemerintah—yang doyan ngasih proyek dengan nilai anggaran di bawah standar kepada kontraktor.

“Sebenarnya ini kesalahan kedua belah pihak, baik dari kontraktor dan penyedia proyek. Mungkin ada penekanan [anggaran dari penyedia proyek] sehingga kontraktor harus menurunkan spek agar nilai proyek tetap bisa kena. Kalau saya pribadi tidak mau ikut tender pemerintah yang seperti itu karena ya kalau nilainya tidak masuk, ya tidak perlu dipaksakan,” ujar Jaka kepada VICE.

Jaka menjelaskan, ada standar nasional Indonesia (SNI) resmi yang diterapkan di dunia kontraktor terkait kualitas pengadaan barang. “Misalkan di Jakarta, pasang plesteran dinding Rp50 ribu per meter persegi. Ketika di anggaran nilainya di bawah SNI, jelas tidak layak karena harga produksi aja enggak nutup,” ujar Jaka.

Idealnya, menurut Jaka, untuk menghindari “permainan”, setiap proyek harus diawali dengan hadirnya konsultan perencana. Konsultan ini yang akan menghitung dan melempar proyek lewat mekanisme tender atau penunjukan langsung. Dari sana, pengerjaan kontraktor akan diawasi oleh konsultan pengawas. Intinya, semakin banyak pihak terlibat akan semakin baik dan membuat ruang gerak “permainan” lebih sempit. 

Namun, Jaka menyebut ada pula kontraktor jenis design and build. Artinya, penyedia proyek menunjuk satu pihak saja untuk merencanakan sekaligus mengeksekusi proyek sehingga “celah” bermain emang lebih besar.

“Permainan” semacam ini, tambah Jaka, sebenarnya bisa ketahuan kalau proyek tersebut diaudit. Namun, saat kami tanyain apakah setiap proyek mestinya diaudit, Jaka menyebut proses audit tergantung ke penyedia proyek masing-masing.

“Yang jelas, dari sisi kontraktor, kami harus siap untuk diaudit. Makanya buat saya, kalau ada proyek-proyek yang menurut saya enggak relevan, saya lebih baik menghindar,” kata Jaka. “Kalau emang dia [kontraktor] punya idealisme dan hati nurani, proyek-proyek mainan ya enggak layak dikerjakan. Kita punya tanggung jawab profesi untuk tidak mengarah ke proyek-proyek yang tidak make sense.”

Artinya, perlu pembenahan sistem anggaran dan perencanaan di Indonesia. Sampai perubahan itu serius dilakukan pemerintah, bola ada di tangan para pembayar pajak. Bila kalian senggang, bisa tuh tiap ngelewatin plang proyek bangunan untuk berhenti sebentar mencocokan bajet dan SNI-nya. Kalau hitungannya enggak masuk, tak ada ruginya menyimpan kontak KPK.