Reformasi Birokrasi
ASN Diwacanakan Bisa Kerja Dari Mana Saja (WFA), Dapatkah Kebijakan Ini Efektif?
Selama WFH banyak PNS bekerja hingga larut malam, bebannya malah lebih berat ketimbang kerja dari kantor. Jika tak dipersiapkan, sistem WFA bisa menjadi bumerang bagi kesejahteraan ASN.
Konsep 'Pengabdian' Problematis jika Terus Dipakai Membenarkan Gaji Kecil ASN
Menurut peneliti ketenagakerjaan, pekerja berhak dapat upah adil sesuai taggung jawabnnya. Jadi harapan gaji layak PNS tak perlu dibenturkan dengan konsep “pengabdian”.
Sayonara Tenaga Honorer, Pemerintah Hanya Akan Merekrut ASN Mulai 2023
Sistem rekrutmen honorer, khususnya untuk guru dan nakes, kerap kurang akuntabel. Dampaknya banyak pegawai honorer digaji tak layak. Solusinya: ke depan hanya akan ada status PNS dan PPPK.
Bertanya Pada Pakar: Kenapa di Indonesia Kita Masih Diminta Fotokopi Dokumen Penting?
Bila data kependudukan terintegrasi di dukcapil, kenapa e-KTP sampai akta perlu difotokopi? Kata pengamat kebijakan publik, budaya itu sebetulnya bisa dihapus, tapi ada hambatan tragis.
Penyebab Kualitas Infrastruktur di Indonesia Bapuk padahal Anggaran Besar
Biang keroknya bukan cuma korupsi. Kata kontraktor yang diwawancarai VICE, bisa juga bajetnya terlalu rendah tapi dipaksa jalan. Mutu jembatan sampai jalan raya itu akhirnya di bawah standar.
Badan Kepegawaian Negara Temukan 118 PNS Terpidana Korupsi Masih Terima Gaji
Padahal MK memutuskan PNS koruptor boleh dipecat tidak hormat. BKN sejauh ini hanya bisa menegur, karena keputusan pecat di tangan atasan si PNS.
Menelusuri Alasan PNS Tidak Boleh Mewarnai Rambut dan Bertato
Aturan Kemendagri jadi sorotan setelah Pasha menyemir rambutnya. Doi bukan PNS, tapi tetap wajah birokrasi. Btw, meski penampilan ASN sejak lama diatur secara moralistik, mulai ada pelonggaran lho.
ASN Bisa Dapat Uang Pensiun Rp1 Miliar, Usulan Terbaru Menteri Tjahjo Kumolo
Sekilas, usulan Menpan-RB ini jadi kabar gembira buat PNS beserta keluarga. Tapi sebetulnya, potongan gaji bulanan mereka akan makin besar.
Merepons Ajakan Jokowi Agar Publik Tak Bully 'Stafsus Millenial' Karena Twit-Twitnya
Setelah kejadian tempo hari, Billy Mambrasar barangkali sadar satu fakta ini: di era julid gini jangankan stafsus presiden, ibu-ibu bawa motor aja dikomentarin miring sama netizen.
Presiden Jokowi Ingin Fungsi Jabatan PNS Eselon III dan IV Digantikan Kecerdasan Buatan
Inisiatif ini dilontarkan dalam rangka membuat payung hukum omnibus law yang memudahkan investasi. Presiden ingin ide tersebut mulai direalisasikan pada 2020.
Tantangan Selanjutnya Bagi Jokowi-Ma'ruf Adalah Kurangi Kementerian dari 34 Jadi 25 Saja
Kabinet Indonesia Maju sudah diumumkan, tetap gemuk seperti biasanya kendati ada bongkar pasang nomenklatur. Menurut pengamat, eksekutif yang lebih ramping sebetulnya lebih baik buat Indonesia.
Pemerintah Lempar Wacana Menarik: PNS Boleh Kerja dari Rumah
Aparatur sipil negara sering dihantui citra negatif soal etos kerja. Tapi Kemenpan RB percaya produktivitas abdi negara bisa meningkat saat diberi fleksibilitas kerja ala-ala startup.